Indeks Dirjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mencatat 6 perusahaan sudah siap menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (PPn) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Dirjen Pajak Kemenkeu mencatat sekitar 8.646.731 atau 8,6 juta orang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak terdampak pandemi Covid-19 (corona).

Ada 6.270.656 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT per 9 Maret 2019.

Dalam satu dekade terakhir, DJP secara konsisten gagal mencapai target penerimaan pajak
setiap tahunnya. Terpilihnya Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak baru pun tampaknya belum akan menghentikan kinerja buruk DJP menahun itu.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati melantik staf ahlinya, Suryo Utomo, sebagai Direktur Pajak baru menggantikan Robert Pakpahan, hari ini, Jumat (1/11/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Robert Pakpahan.

Suryo Utomo menggantikan Robert Pakpahan yang pensiun pada Oktober 2019.

Kementerian Keuangan telah menyetorkan nama calon direktur jenderal pajak ke Presiden Joko Widodo.

Pemerintah akan bebaskan pajak penghasilan (PPh) dividen bagi WP orang pribadi dan badan asalkan penerimaan dividen itu digunakan untuk investasi. 

Pemerintah bakal menarik pajak penghasilan berdasarkan aktivitas bisnis sebuah perusahaan, dan bukan lagi kehadiran perusahan tersebut dalam bentuk Badan Usaha Tetap di Indonesia.

Kementerian Keuangan kaji peraturan yang memungkinkan pemerintah memungut PPN atas transaksi barang atau jasa sekalipun penjual tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Pengenaan PPN untuk layanan Google Ads membatu pemerintah mengerek penerimaan pajak yang masih seret hingga Juli 2019.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bakal melakukan simplifikasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk mempermudah administrasi kepatuhan bagi wajib pajak (WP).

Skema pengenaan Wajib Pajak PPh 25 untuk UMKM akan disederhanakan oleh Dirjen Pajak.

Anggota BPK RI menyatakan, belum dipisahnya Dirjen Pajak dengan Kemenkeu menjadi salah satu penyebab penerimaan negara selama beberapa tahun masih stagnan.

Penerimaan pajak hingga pertengahan tahun 2019 baru mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari target APBN 2019 yang dipatok sebesar Rp1.577,56 triliun.

Pemerintah bakal segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 7 tahun 2015 tentang tata cara pembentukan dan pelaksanaan transfer pricing atau advance pricing agreement (APA).

Pada 2018, tercatat ada 17,6 wajib lapor SPT. Namun, hanya 12,5 juta yang melaporkan SPT atau 71 persen.

Kontribusi industri manufaktur terhadap penerimaan pajak pada Januari 2019 tercatat sebesar Rp20,50 triliun. Namun, turun hingga 16,2 persen dibanding periode sama pada 2018.

Menurut Robert, uang yang keluar dari perbankan tak akan terlalu banyak.