Indeks Dirjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 160.433 wajib pajak sudah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Pemerintah merujuk pada ketentuan di Bappebti yang mengatur kripto sebagai komoditas sehingga diberlakukan dengan UU PPN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan stimulus tambahan untuk menghadapi pandemi COVID-19 mencakup relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 30 Juni 2020 Rp219,9 miliar.

Semester I/2020, pemerintah mencatatkan realisasi pajak turun 9,4% menjadi Rp624,9 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp689,9 triliun. 

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mencatat 6 perusahaan sudah siap menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (PPn) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Dirjen Pajak Kemenkeu mencatat sekitar 8.646.731 atau 8,6 juta orang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak terdampak pandemi Covid-19 (corona).

Ada 6.270.656 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT per 9 Maret 2019.

Dalam satu dekade terakhir, DJP secara konsisten gagal mencapai target penerimaan pajak
setiap tahunnya. Terpilihnya Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak baru pun tampaknya belum akan menghentikan kinerja buruk DJP menahun itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Robert Pakpahan.

Suryo Utomo menggantikan Robert Pakpahan yang pensiun pada Oktober 2019.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati melantik staf ahlinya, Suryo Utomo, sebagai Direktur Pajak baru menggantikan Robert Pakpahan, hari ini, Jumat (1/11/2019).

Kementerian Keuangan telah menyetorkan nama calon direktur jenderal pajak ke Presiden Joko Widodo.

Pemerintah akan bebaskan pajak penghasilan (PPh) dividen bagi WP orang pribadi dan badan asalkan penerimaan dividen itu digunakan untuk investasi. 

Pemerintah bakal menarik pajak penghasilan berdasarkan aktivitas bisnis sebuah perusahaan, dan bukan lagi kehadiran perusahan tersebut dalam bentuk Badan Usaha Tetap di Indonesia.

Kementerian Keuangan kaji peraturan yang memungkinkan pemerintah memungut PPN atas transaksi barang atau jasa sekalipun penjual tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Pengenaan PPN untuk layanan Google Ads membatu pemerintah mengerek penerimaan pajak yang masih seret hingga Juli 2019.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bakal melakukan simplifikasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk mempermudah administrasi kepatuhan bagi wajib pajak (WP).

Skema pengenaan Wajib Pajak PPh 25 untuk UMKM akan disederhanakan oleh Dirjen Pajak.

Anggota BPK RI menyatakan, belum dipisahnya Dirjen Pajak dengan Kemenkeu menjadi salah satu penyebab penerimaan negara selama beberapa tahun masih stagnan.

Penerimaan pajak hingga pertengahan tahun 2019 baru mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari target APBN 2019 yang dipatok sebesar Rp1.577,56 triliun.