Indeks Dinasti Politik

Di era Pilkada langsung, 137 tahun sejak kelahiran Kartini, bermunculan pemimpin daerah perempuan. Namun sebagian di antaranya mengandalkan modal dinasti politik.

Berdasarkan laporan warga, eks Wali Kota Tangerang yang juga Calon Gubernur Banten Wahidin Halim telah melakukan tindak korupsi. KPK pun didesak untuk segera mengusut korupsi dalam dinasti politik.

KASN tidak sepenuhnya bisa bubar karena pembubaran itu harus melalui perundingan Pemerintah

Jusuf Kalla menilai, tidak semua kepala daerah dari politik dinasti bermasalah dan terlibat kasus korupsi. 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih calon pemimpin atau kepala daerah dari dinasti politik.

Kerajaan Thailand mengumumkan Raja Thailand Bhumibol Adulyadej sedang berada dalam keadaan tidak stabil setelah menjalani perawatan cuci darah. Kekhawatiran mengenai kesehatan raja serta isu terkait suksesi menjadi latar belakang bagi perpecahan politik selama lebih dari satu dekade di Thailand, yang meliputi dua kudeta militer dan unjuk rasa jalanan yang acapkali berubah rusuh.

Saat ditanya mengenai masuk kepengurusan PDIP di tingkat pimpinan anak cabang (PAC) maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Fuad mengatakan hingga saat ini belum ada pikiran ke sana. Hal ini dikarenakan pihaknya masih proses belajar masuk di politik.

Para kepala daerah yang menggunakan politik dinasti cenderung korup. Terjadi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Dan pada praktiknya, orang yang sudah lengser karena habis masa jabatan, tetap menyetir pemerintahan. Ini bikin tidak sehat, sebaiknya dibatasi.

Politik dinasti tak hanya ada di Indonesia. Di Amerika Serikat, ada Dinasti keluarga Kennedy yang begitu melegenda. Bedanya, mereka menapaki jalur politik dengan kompetensi.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi terhadap pasal 7 huruf r UU Pilkada yang membatasi munculnya politik dinasti. MK menganggap Pasal 7 huruf r dan penjelasannya, mengandung muatan diskriminasi dan bertentangan dengan UUD 1945. Akibat putusan itu, MK dinilai tak mempertimbangkan dimensi kompetensi.

Aroma tak sedap politik dinasti masih menebar dan tetap mengganggu. Meritokrasi tumbuh meski belum jadi pegangan mayoritas pemilih di negeri ini.

Pengamat politik Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Edi Indrizal menilai langkah yang diambil Partai Demokrat untuk mempersiapkan Ani Yudhoyono (Ani) sebagai calon presiden 2019 sebagai upaya membangun dinasti.