Indeks Defisit Bpjs Kesehatan

KSPI mendesak pemerintah agar serius mendorong semua perusahaan mendatarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

Besaran utang BPJS Kesehatan bisa terus meningkat seiring bertambahnya penerima manfaat jaminan sosial tersebut.

"Sudah cair Rp 3 triliun, sisa Rp 2,2 triliun, mungkin tanggal 14 (Desember)," kata Mardiasmo.

Defisit anggaran yang ditanggung BPJS di 2018 mencapai Rp16,5 triliun. Pemerintah pun menambah suntikan dana untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp5,6 triliun.

Sejak 2015, pemerintah konsisten menaikkan tarif cukai rokok, tapi jelang Pemilu 2019 cukai rokok bakal tak naik.

Budi menegaskan BPJS Kesehatan akan tetap memprioritaskan keselamatan pasien.

"Jadi kalau bicara riil lima hari ke depan kami butuh cash [dana tunai] itu Rp7,2 triliun," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris.

Kemenkeu menghitung ada potensi penghematan defisit BPJS Kesehatan Rp2,9 triliun dengan diberlakukannya sejumlah kebijakan.

Menkes Nila Moeloek mengatakan, pihaknya akan mengkaji wacana soal iuran BPJS kesehatan.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan dalam RAPBN 2019, pemerintah belum memperhitungkan defisit BPJS Kesehatan.

Presiden Jokowi didesak tak hanya prioritaskan pembangunan infrastruktur.

Menurut Zulkifli, BPJS bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat sehingga perlu campur tangan pemerintah.

Dalam UU BPJS disebutkan, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada presiden. Semua masalah harus Jokowi ketahui, termasuk utang.

Pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan beragam kebijakan untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan dari defisit anggaran.

Pemerintah boleh saja mengambil dana cukai rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, tapi harus secara proporsional.

Pemerintah berencana menutupi kekurangan defisit BPJS dengan memanfaatkan dana bagi hasil cukai tembakau.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan, ketidakdisiplinan membayar premi adalah salah satu faktor yang memicu defisit BPJS Kesehatan.

“Ditunda dulu [pelaksanaannya], karena kita perlu menilainya kembali bersama dengan organisasi profesi. Supaya ada win-win solution,” kata Nila

"Kami tunggu saja dulu satu minggu ya atau dari dalam waktu dekat ini. BPKP akan menyampaikan kepada kita dan kita akan melihat angkanya ya," ujar Sri Mulyani.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berfungsi mendorong pelunasan tunggakan iuran BPJS Kesehatan segera terbit.