Indeks Defisit Bpjs Kesehatan

Menkes Terawan mengatakan tindakan yang dilakukan dokter terhadap pasien secara berlebihan membuat biaya klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit jadi membengkak.

Pemerintah berencana menambal defisit BPJS Kesehatan dengan dana filantropis.

Menkes Terawan mengatakan akan melibatkan Ikatan Dokter Indonesia dalam tim kecil yang bertugas menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan mengalami defisit setiap tahun dan Pemda diminta untuk menutupi dana defisit BPJS Kesehatan tersebut.

Usulan DPR soal penggunaan TKDD untuk bantu tambal defisit BPJS Kesehatan ditolak Kementerian Keuangan.

Penolakan disampaikan DPR lantaran pemerintah belum melakukan perbaikan data atas 10.654.530 peserta yang bermasalah.

Manipulasi tersebut membuat pendapatan yang diterima tak sebanding dengan biaya jaminan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Biaya orang per bulan semakin meningkat, sehingga BPJS terus didera defisit.

Menko PMK, Puan Maharani, memastikan bahwa kenaikan iuran BPJS kesehatan akan dimulai pada September 2019.

Sri Mulyani mengatakan, BPJS masih menanggung beban defisit tahun 2018 sebesar Rp9,1 triliun.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) temukan ada 1,1 juta peserta BPJS Kesehatan yang tak membayar iuran kepesertaan, tapi tetap dilayani petugas di RS atau puskesmas.

Menurut Luhut, nantinya data para peserta akan dicek setiap mereka ingin mengakses pelayanan publik. Mulai dari pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) hingga paspor.

Perusahaan asuransi asal Cina, Ping An Group bersedia membantu pembenahan sistem IT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengurangi defisit anggaran.

Menko Luhut minta masukan dari Ping An Insurance dari Cina untuk memberikan saran mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani mengatakan defisit BPJS Kesehatan pada 2019 akan lebih besar dari catatan kerugian pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Sri Mulyani, penyebab defisit keuangan BPJS salah satunya dikarenakan tunggakkan iuran yang belum dibayar oleh peserta.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menilai kenaikan tunjangan cuti tahunan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan membebani operasional dua instansi tersebut.

INDEF menilai, keputusan Menkeu menaikkan tunjangan cuti bagi direksi dan dewas BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan tidak tepat.

Komisi IX DPR akan surati Presiden Jokowi terkait penyelesaian masalah BPJS Kesehatan soal penyelenggaraan program JKN.

Pemerintah harus mengambil sikap tegas terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang perlu segera direalisasikan mengingat defisit keuangan institusi ini yang makin memburuk.