Indeks Data Penerima Bansos

Jumlah penerima bansos yang tidak tepat sasaran disebabkan oleh pendataan yang buruk.

Menurutnya, ketidaktepatan sasaran penerima bansos seperti itu bisa diatasi dengan sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek).

Wapres Ma'ruf berharap proses pemberian bansos menggunakan data P3KE dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kemensos telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Anggaran program bantuan sosial yang nilainya mencapai triliunan dinilai masih banyak catatan.

Mensos Risma mengatakan pembaruan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) ini penting agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Kemensos membuka partisipasi masyarakat dalam perbaikan data pada aplikasi Cek Bansos.

Selama ini persoalan data penerima bansos kerap menghambat penyaluran sehingga bisa membuat negara merugi.

Kebakaran juga menghanguskan gedung, perlengkapan kantor, dan satu unit sepeda motor.

Kasus ribuan PNS jadi penerima bansos menunjukkan bila Kemensos belum optimal dalam melakukan tata kelola DTKS.

Mensos Risma mengeluh masih ada pemda yang tidak aktif dan peduli perihal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Risma menargetkan verifikasi data selesai pada 1 Januari dan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021.

Dalam laporan yang masuk melalui aplikasi JAGA Bansos tersebut, KPK menerima ragam persoalan lainnya.

Presiden Jokowi mengakui masalah birokrasi jadi salah satu faktor terhambatnya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19.

Bansos tahap 2 DKI mulai didistribusikan kemarin. Tahap pertama diwarnai salah data penerima, juga masalah-masalah teknis lain.

Mulai dari anggota DPRD hingga warga yang meninggal dunia masih terdaftar sebagai penerima dana bansos pandemi COVID-19.