Indeks Dahlan Iskan

Menurut Tonic, dividen sebesar Rp89 miliar tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2014 hingga 2017 yang seharusnya dibayarkan ke Jawa Pos.

Jawa Pos mengeklaim telah menempuh jalur dialog untuk menyelesaikan persoalan dengan Nani Wijaya dan Dahlan Iskan, tapi belum direspons.

Johanes Dipa menganggap bahwa langkah yang diambil Jawa Pos untuk melaporkan Dahlan Iskan ke Polda Jatim terlalu gegabah.

Jawa Pos sebut langkah hukum yang diambil adalah keputusan berat dan telah dipertimbangkan matang oleh direksi.

Dalam surat itu diketahui bahwa penetapan tersangka Dahlan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggelapan dalam jabatan.

Jawa Pos membantah adanya utang dividen yang ditagihkan Dahlan melalui PKPU dan siap tempuh jalur hukum.

Apa yang diungkapkan Dahlan Iskan kepada Jawa Pos sebelumnya, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Dahlan meminta dokumen-dokumen perusahaan yang selama ini ia simpan di kantor Jawa Pos.

Usai diperiksa KPK, Dahlan Iskan menyebut tak pernah membahas soal LNG dengan Mantan Dirut PT Pertamina yang merupakan terdakwa dalam perkara ini.

Karen Agustiawan menampik pengadaan LNG di Pertamina tidak mendapat restu Menteri BUMN 2011-2014, Dahlan Iskan.

Dahlan Iskan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK selama 6 jam dari pukul 09.20 hingga pukul 03.20 WIB.

Semula pemeriksaan Dahlan Iskan dijadwalkan pekan lalu. Namun karena ia berhalangan hadir, maka ditunda.

KPK berencana memeriksa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai saksi perkara dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) di PT Pertamina 2011-2014.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan berharap Pertamina bisa harmonis meski Basuki Tjahaja Purnama (BTP) ditunjuk sebagai Komisaris Utama.

Dahlan Iskan dianggap tukang bikin gaduh saat jadi Menteri BUMN.

Dahlan Iskan menilai Erick merupakan sosok yang tepat untuk memimpin BUMN.

Mahkamah Agung menilai putusan bebas Dahlan Iskan dari jerat kasus korupsi aset PT PWU, karena tuntutan tidak beralasan.