Indeks Current Issue

Wakil Ketua Serikat Pekerja XL merasa keinginannya untuk tetap bekerja tidak diindahkan perusahaan.

Pakar Hukum Tata Negara menilai militer bermasalah juga harus dapat diadili di peradilan umum.

PPP menyatakan akan mengevaluasi dukungannya, PKB akan lihat-lihat situasi rekan koalisi.

Berdasarkan catatan Serikat Pekerja XL Axiata, dalam tiga bulan terakhir manajemen telah melakukan PHK massal terhadap 200-an lebih karyawan.

Informasi bohong atau hoax tidak selamanya bertendensi mengandung ujaran kebencian.

Salah satu janji Jokowi adalah merevisi UU Peradilan Militer.

DWP 2017 kembali digelar akhir pekan ini. Bisnis ini diklaim bisa menghasilkan miliaran rupiah.

Menurut Sandi, ia tak menjanjikan pemberian modal peserta OK-OCE akan diberikan dari APBD.

Netizen bilang pasukan oranye tidak sigap. Pemerintah DKI siagakan mereka 24 jam.

Pasca putusan MK soal menikah dengan teman satu kantor, mendapat respons perusahaan seperti PLN yang pegawainya melakukan inisiatif gugatan ke MK.

Meski menang di pengadilan, menurut logika ketatanegaraan seharusnya Fahri Hamzah menerima keputusan partai.

Hilangnya "jejak" nama politisi PDIP sempat dipersoalkan oleh Maqdir Ismail selaku Ketua Tim Penasihat Hukum Setya Novanto dalam kasus e-KTP.

Menurut Fahmi Idris, penetapan ketua umum tak bisa dilakukan melalui sidang pleno.

Kenaikan dana bantuan Parpol sempat menjadi polemik lantaran Gubernur Anies Baswedan menuding kenaikan dalam APBD itu merujuk ke APBD-P yang diteken zaman Djarot Saiful Hidayat.

Kasus-kasus polemik konten pada buku pelajaran anak sekolah sudah sering terulang. Human error pada penerbit?

Airlangga Hartarto resmi ditunjuk sebagai ketua umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Bagaimana nasib Airlangga sebagai Menteri Perindustrian?

Sebanyak 2.509 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara diblokir mulai akhir tahun ini. Apa konsekuensinya?

Upaya memidanakan orang berhubungan seksual di luar nikah dan LGBT gugur setelah MK menolak permohonan revisi pasal-pasal kesusilaan.

Aziz Syamsuddin disebut bersedia menerima keputusan pleno setelah sepakat mendapat jatah kursi ketua DPR.

Keluhan sakit yang disampaikan Novanto bertentangan dengan keterangan dokter.