Indeks Current Issue

Pendekatan militer tidak selesaikan masalah Papua. Perlu gencatan senjata dan dialog.

Kasus COVID-19 di India melonjak drastis. Selain embargo vaksin, bagaimana dampaknya bagi ekonomi Indonesia?

Pernyataan Jeff Smith soal ganja untuk medis sebenarnya selaras dengan perkembangan terbaru di dunia.

Mudik lokal di wilayah aglomerasi dinggap dapat memicu ledakan kasus COVID-19.

DPR mengusulkan KPK membentuk unit teliksandi untuk mencegah kasus pemerasan oleh penyidik. Aktivis antikorupsi menilai itu bukan solusi.

Unit link telah menimbulkan banyak kerugian sejak lama dan OJK baru akan memperketatnya. Itu pun dengan asas jangan sampai merugikan asuransi.

Bisakah Indonesia berhenti tergantung pada minyak dan gas impor? Jika melihat data sekarang, itu sulit dilakukan.

Victor Mambor diteror orang tak dikenal, diduga terkait pemberitaan Jubi yang berani tentang Papua.

Erick Thohir mau Indonesia punya peternakan di Belgia. Cara ini dianggap tak efektif apalagi mampu menjawab persoalan ketergantungan pada impor.

Sebelum dilarang total, sudah ada ratusan warga India yang masuk Indonesia. Di negara itu COVID-19 sedang gawat-gawatnya.

PAN sudah lama mengindikasikan hendak gabung ke kabinet Jokowi. Kali ini keinginan tersebut kembali muncul seiring dengan isu perombakan kabinet.

Masalah internal yang terkait erat dengan etik terus saja terjadi di KPK. KPK pun dinilai telah keropos.

Hilangnya KRI Nanggala membuka kembali diskusi soal perlunya peremajaan alutsista.

Kapal penyelamat kapal selam dari Singapura, Malaysia dan India dalam perjalanan ke Indonesia untuk mencari KRI Nanggala.

Pemerintah berencana membuat bursa kripto saat peminatnya kian banyak. Bersamaan dengan itu perlu digencarkan literasi keuangan.

Vaksin Nusantara disetop dan dialihkan ke TNI. TNI diminta tetap memperhatikan segala evaluasi BPOM.

Paul Zhang tampak percaya diri tak bakal dijerat hukum. Tapi polisi meyakini sebaliknya, sepanjang Zhang memang masih berstatus WNI.

Kebijakan Nadiem yang dikritik: program organisasi penggerak, hilangnya Pancasila dari kurikulum wajib, hilangnya frasa agama di PJP dan kamus sejarah.

Sebaiknya buku itu disebut sebagai “kamus sebagian sejarah,” kata Ketua PBNU Marsudi Syuhud.

Jenderal Myanmar pelaku kudeta dan pembunuhan akan datang ke Jakarta. Pemerintah Indonesia didesak ambl tindakan lebih konkret.