Indeks Csis

Perjanjian dengan AS disebut membawa dampak positif pada perlindungan tenaga kerja hingga lingkungan.

CSIS menilai pengecualian tarif bagi 1.819 produk Indonesia adalah skenario rancangan Trump, bukan hasil negosiasi intensif pemerintah Indonesia.

Saat ini banyak kebijakan-kebijakan yang cenderung menganggap bahwa dunia usaha ini sebagai salah satu sumber permasalahan.

Saat ekonomi kembali mengalami pelambatan, masyarakat cenderung malas membelanjakan uangnya, investor tidak tertarik untuk berinvestasi.

Rasio pembayaran bunga dan pokok utang terhadap pendapatan, atau debt service ratio, Indonesia sudah menyentuh 45 persen—di atas batas aman 30 persen.

Menurut CSIS tidak semua aset yang dikelola oleh Danantara Asset Management adalah aset produktif.

CSIS juga soroti 44 persen belanja pendidikan untuk makan bergizi gratis.

CSIS khawatir penambahan nomenklatur juga akan berimbas pada kegaduhan kinerja dinas di level darah.

Mahfud MD mengaku tidak mempercayai hasil survei manapun, termasuk hasil survei CSIS. Menurut dia, survei hanya ada untuk menekan psikologis seseorang.

Survei terbaru CSIS mencatat pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi paling unggul dengan elektabilitas 43,7 persen.

Capres Prabowo Subianto berpidato soal arah dan strategi politik luar negeri dalam acara yang digelar CSIS di Jakarta, Senin (13/11/2023).

PDIP merespons hasil survei CSIS soal pemilih muda lebih memilih karakter pemimpin yang jujur dan antikorupsi.

Di samping F.C. Palaunsoeka, V.B. da Costa, Harry Tjan, dan Jusuf Wanandi, terdapat tokoh Katolik lain yang terlibat dalam proyek okupasi Timor Leste.

Peristiwa Malari 1974 yang ditunggangi aparat merugikan gerakan mahasiswa.

Keputusan Jokowi yang melarang para menterinya untuk mengambil kebijakan strategis sampai Oktober 2019 dikhawatirkan dapat menghambat berbagai aktivitas ekonomi.

Dua anak Megawati, yakni Puan Maharani dan Prananda dinilai CSIS tak akan bisa menggantikan posisi Megawati di PDIP.

Menurut Arya survei ini menunjukan adanya migrasi suara partai berbasis agama kepada partai berbasis nasionalis. Hal tersebut terlihat loyalitas pemilih partai nasionalis lebih tinggi dibandingkan partai berbasis agama.

Papua punya empat akar masalah yakni, marjinalisasi, sejarah politik, pelanggaran hak asasi kemanusiaan (HAM), dan infrastruktur. Hal ini menurut Komnas HAM diurai dengan dialog pemerintah, bukan aparat.

Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah konflik yang sempat terjadi di Nduga, Papua.

"Isu luar negeri memang tak menarik, betul juga, tapi justru kenapa kami banyak diserang [dengan] isu [kebijakan] luar negeri?" Kata Meutya Hafid.