tirto.id - Presiden Joko Widodo melarang para menterinya untuk mengambil kebijakan strategis sampai Oktober 2019. Peneliti Ekonomi-Politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri menilai langkah Jokowi bisa berdampak buruk bagi perekonomian karena memperpanjang ketidakpastian.
“Saya kira sangat bermasalah. Kita kan sudah menunggu cukup lama. Sejak 1-2 tahun ke belakang, persoalan bangsa lebih banyak masalah politik. Perekonomian kita ada di posisi wait and see. Jangan diperpanjang lagi ini,” ucap Yose saat dihubungi reporter Tirto pada Rabu (7/8/2019).
Yose mengatakan bagi pelaku usaha, penangguhan keputusan penting ini hanya akan menimbulkan biaya tambahan. Menurut Yose keputusan Jokowi dikhawatirkan malah dapat menghambat berbagai aktivitas ekonomi.
“Jangan tunggu Oktober-November. Dari sisi ekonomi cukup costly karena ketidakpastian,” ucap Yose.
Yose mencontohkan pada kasus mati listrik PT PLN, sedikit banyak diduga hal itu terkait dengan ketidakjelasan direktur utama yang harus menjabat.
Ia menyebutkan sejak Sofyan Basir ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah ada tiga pelaksana tugas (plt) Dirut.
“Ini contoh kecil gimana akibat dari wait and see ini. Menghambat berbagai aktivitas ekonomi yang lain,” ucap Yose.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta menteri-menterinya untuk tidak mengambil keputusan strategis sekaligus melakukan perombakan jabatan direksi BUMN hingga pejabat eselon I. Keputusan ini diucapkan Jokowi pada rapat paripurna kabinet di Istana Negara pada Senin (5/8/2019).
Permintaan Jokowi ini berkaitan dengan pergantian kabinet yang akan segera terjadi pada dua bulan mendatang. Terutama menjelang pergantian sejumlah menteri yang tidak lagi menempati posnya.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
