Indeks Calon Hakim Agung

Dede mengklaim Komisi III DPR telah maksimal menyeleksi calon hakim agung yang mampu menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, etika, dan moral.

KY akan menyerahkan hasil seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM ke DPR RI.

DPR menolak uji kelayakan dan kepatutan 12 hakim agung. Apa penyebabnya?

Komisi III DPR menunda proses uji kelayakan 12 calon hakim agung dan calon hakim Ad Hoc HAM karena ditemukan kecacatan dalam proses seleksinya.

Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengumumkan tiga hakim Mahkamah Agung.

Triyono Martono menjelaskan sumber lonjakan hartanya berasal dari warisan orang tuanya mencapai Rp30,5 miliar pada 2020 dan 2021.

Pembahasan 11 calon hakim agung dan hakim ad hoc baru akan dilakukan usai reses DPR pada 17 Mei 2022.

KY mengklaim telah menyeleksi calon hakim agung dan ad hoc tipikor secara ketat. Mereka diyakini layak untuk menempati posisi tersebut.

Terdiri dari 5 calon Hakim Agung untuk kamar pidana dan masing-masing satu calon Hakim Agung untuk kamar perdata dan kamar militer.

KY telah menyerahkan 11 nama calon hakim agung ke DPR untuk menjalani uji kelayakan. Bagaimana profil dan kekayaannya?

KY sebut semestinya ada 13 nama, tapi dua nama untuk kebutuhan kamar tata usaha negara khusus pajak tidak memenuhi syarat.

Dari 149 pendaftar, terdapat 24 calon hakim agung lolos tes kesehatan, asesmen kepribadian, dan rekam jejak.

Sebanyak 145 orang mendaftar sebagai hakim agung. Pendaftarannya kini telah ditutup dan bakal dilanjutkan dengan seleksi tahap berikutnya.

Triyono, calon hakim agung MA diduga plagiat makalah dari jurnal Mimbar Keadilan Untag Surabaya.

Komisi III DPR RI merilis nama-nama calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan Hakim Hubungan Industrial yang dipilih dalam rapat pleno usai uji kelayakan dan kepatutan.

Ketua DPR Puan Maharani menerima 6 nama calon hakim agung dan 4 nama calon hakim ad hoc dari Komisi Yudisial pada Kamis (28/11/2019).

Enam nama calon Hakim Agung telah diserahkan Komisi Yudisial (KY) ke DPR RI.

Komisi Yudisial akan menggandeng KPK, PPATK dan BPN untuk menelusuri data di LHKPN para calon hakim agung dan hakim ad hoc. 

Sebanyak 29 calon hakim agung dinyatakan lolos seleksi tahap dua atau seleksi kualitas.

Arsul tak mau ada masyarakat yang baru bersuara dan mengatakan calon hakim agung memiliki catatan hitam ketika Komisi III telah menentukannya.