Indeks Caleg Eks Koruptor

Titi Angraini menilai, KPU melakukan penyelundupan pasal terkait persyaratan mantan terpidana korupsi nyaleg.

KPU diminta belajar dari pengalaman masa lalu saat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg di Pemilu 2019 dibatalkan oleh MA.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan kunci utama masih adanya caleg eks napi adalah seleksi di tingkat partai. Bila partai politik komitmen untuk memberantas korupsi pasti tak akan mengusung calon yang pernah tersangkut kasus korupsi.

Keberadaan situsweb rekamjejak.net merupakan upaya dari masyarakat sipil dalam mengawal Pileg 2019 dan memberikan kesadaran kepada pemilih untuk tak memilih caleg eks napi koruptor.

Masyarakat akan menerima caleg eks napi korupsi, karena dikenal relegius dan dermawan, sehingga menaikkan elelektabilitas. Hal ini jadi preseden buruk bagi partai, karena tak bisa menyaring kader dengan benar.

KPK mengapresiasi tindakan KPU yang kembali mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor.

PDIP mengaku partainya kecolongan terkait ada nama caleg eks koruptor yang mendaftar jadi Peserta Pemilu 2019.

KPK mengapresiasi tindakan KPU yang kembali mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor. Menurut KPK, KPU sedang mewujudkan pemilu yang berintegritas.

KPU mengumumkan nama 81 caleg eks koruptor asal 14 partai politik di Pemilu 2019. Pengumuman itu menambah daftar nama caleg mantan koruptor, dari semula 49 menjadi 81 orang.

KPU kembali mengumumkan caleg eks koruptor yang akan ikut Pemilu 2019, total ada 81 caleg eks koruptor, terbanyak dari Partai Hanura.

Bawaslu mengklaim telah lama mendorong KPU agar tetap mengumumkan caleg eks napi koruptor dalam TPS.

KPU hanya akan mengumumkannya melalui situs resmi KPU dan media massa.

Ilham mengatakan KPU RI sampai saat ini masih melakukan pencocokan data ke berbagai KPUD untuk mengetahui dengan pasti caleg eks napi korupsi.

Dalam 14 nama tersebut, terdapat dua nama caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

ICW meminta partai politik yang mendaftarkan caleg eks koruptor untuk Pemilu 2019 harus berani menyampaikannya kepada masyarakat secara umum dan terbuka.

Caleg eks koruptor dinilai tak pantas secara etika mencalonkan diri saat Pileg 2019. Hal itu disampaikan Pengajar ilmu hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Bivitri Susanti.

Mahfud mendukung keputusan KPU yang mengusulkan nama dan foto napi eks koruptor ditempel di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat 17 April 2019 nanti.

KPU RI menunggu semua data yang sudah pasti, sebelum nantinya akan diumumkan lagi tambahan nama-nama caleg eks koruptor ke publik.

Masyarakat mungkin bosan dengan korupsi, sehingga bisa jadi abai pada rekam jejak caleg 2019.