Indeks Bpk Ri

Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan suap pada audit BPK di Pemkab Muara Enim.

KPK resmi menahan Direktur PT Millenium Solusi Abadi, Fika, terkait kasus dugaan suap Pemkab Muara Enim kepada pihak BPK.

BPK menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan akan kooperatif dalam proses pengungkapan perkara tersebut.

Kota Tangsel kembali meraih opini WTP dari BPK RI dan mencatat capaian terbaik tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan di Banten.

Terkait rencana autopsi, polisi memilih menghormati duka keluarga terlebih dulu dan fokus pada proses olah TKP.

Anggota BPK Haerul Saleh meninggal dalam insiden kebakaran di rumahnya. Pemicu kebakaran kemungkinan sisa tiner. Berikut kronologinya.

Hal itu disampaikan Dedy Nurmawan saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook.

Eks Menag Yaqut memberikan penjelasan tambahan terkait penghitungan keuangan negara dalam kasus korupsi kuota haji.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan, dirinya memberi masukan-masukan kepada BPK soal ketahanan pangan serta energi agar bisa betul-betul efektif.

KPK memanggil Tenaga Ahli Anggota V BPK RI (Pimpinan) Ahmadi Noor Supit, Melly Kartika.

Dalam hal ini BPK menyoroti adanya perbedaan data setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pemerintah pada 2024.

Penggunaan PMN diklaim sudah selaras dengan laporan pertanggungjawaban Perseroan secara triwulanan.

Pupuk Indonesia menyatakan bahwa inefisiensi belanja subsidi pupuk disebabkan usia pabrik-pabrik yang sudah tua.

BPK mencatat, angka tersebut muncul dari pemberian kredit kepada PT DBM, PT IGP, dan PT CORII yang dinilai belum menerapkan prinsip kehati-hatian.

Selain KAI, ada 3 BUMN lain yang gunakan PMN tak sesuai yakni PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Barata Indonesia, dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya.

Keuangan negara terbebani sebesar Rp149,98 miliar untuk pimpinan dan Rp3,62 miliar untuk pegawai SKK Migas serta tenaga alih daya.

Budi Prijono terpilih sebagai Wakil Ketua BPK sesuai Keputusan BPK RI Nomor 11/K/I-XIII:/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menilai, kasus jual-beli opini WTP saat ini merusak muruah lembaga BPK.

Jokowi mengingatkan predikat WTP dari BPK adalah keharusan sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola uang rakyat.

Hari ini, SYL diperiksa oleh BPK terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota BPK.