Indeks Bpk Ri

Budi Prijono terpilih sebagai Wakil Ketua BPK sesuai Keputusan BPK RI Nomor 11/K/I-XIII:/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menilai, kasus jual-beli opini WTP saat ini merusak muruah lembaga BPK.

Jokowi mengingatkan predikat WTP dari BPK adalah keharusan sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola uang rakyat.

Hari ini, SYL diperiksa oleh BPK terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota BPK.

Keterlibatan anggota dan pegawai BPK dalam kasus korupsi menambah kompleksitas sekaligus kerawanan dalam penyalahgunaan kewenangan.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso pada Minggu (12/11/2023) pukul 23.00 WIB dan pegawai BPK Papua Barat Daya.

Jampidsus Kejagung sedang mendalami keterkaitan Sadikin Rusli dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo.  

Nama Sadikin Rusli kerap kali disebut sebagai perwakilan dari BPK RI oleh saksi maupun terdakwa pada sidang korupsi BTS Kominfo.

Jokowi bersyukur dengan status WTP. Ia menilai capaian tersebut merupakan hal yang baik dan bisa menjadi landasan pemerintah melakukan perbaikan.

KPK menemukan sejumlah uang saat menangkap Bupati Bogor dan perwakilan BPK Jawa Barat.

Mantan Ketua BPK RI periode 2014-2017 Harry Azhar Azis meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (18/12/2021) di Jakarta.

Kelebihan pembayaran ke 8.961 nakes ini tercatat dari periode transfer 1 Januari 2021-19 Agustus 2021 dengan angka Rp178 ribu sampai dengan Rp50 juta.

Gugatan tersebut lantaran MAKI menilai pengangkatan Nyoman Adhi Suryadnyana tidak memenuhi syarat administrasi.

BPK menyebutkan nilai kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Asabri sebesar Rp22,78 triliun.

Polri telah memperoleh WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut, sejak 2013-2019. 

Hal itu berdasarkan temuan BPK RI yang tercatat dalam LKPP 2019.

BPK menemukan lima instansi yang pakai rekening pribadi untuk menampung duit negara. Kenapa ini bisa terjadi?

Meski belum terjadi kerugian negara, tapi BPK menyatakan tetap ada risiko dari pengelolaan anggaran dengan skema seperti yang diterapkan di Kemanhan dan Kemenag.

Ketentuan ini berlaku bagi kementerian/lembaga dan pemerintahan di tingkat pusat hingga pemerintah daerah.

BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan di 87 LKKL dan 1 LKBUN dan menyatakan Bakamla memiliki status disclamer, BSSN dan KPU dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP).