Indeks Bpk Ri

Terdiri dari kerugian negara investasi saham sebesar R 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi di reksa dana sebesar Rp12,16 triliun.

BPK dan Kejagung RI menyatakan kasus gagal bayar Jiwasraya memiliki dampak sistemik karena skala efeknya cukup besar.

Kinerja PT Asuransi Jiwasraya seperti sedang menyentuh titik nadir. Kerugian melekat selama dua tahun berturut-turut dengan nilai mencapai belasan triliun.

Korupsi di BPK sudah berkali-kali. Aktivis antikorupsi menilai ini karena pengawasan mereka minim.

Komisi XI akhirnya memilih lima nama yang akan menjadi anggota BPK periode 2019-202.

Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 32 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Senin-Kamis (2-5/9/2019).

Bisnis perkebunan kelapa sawit yang dimiliki para perusahaan TBK dan berjumlah ribuan hektare mengalami masalah dari tak memiliki HGU hingga penyerobotan hutan lindung.

KPK menyatakan dukungannya kepada BPK RI dan auditor BPK selaku pihak yang dituntut Sjamsul Nursalim melalui kuasa hukumnya.

Misbakhun membenarkan jika Ferry Joko Juliantoro dan Rusdi Kirana mengundurkan diri sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP menilai, tidak masalah jika banyak caleg yang gagal maju ke Senayan mendaftar jadi anggota BPK periode 2019-2024.

Komis XI DPR mengaku tidak mempersalahkan soal para caleg DPR yang mendaftarkan diri menjadi anggota BPK periode 2019-2014.

Dalam sidang BPK yang menemukan adanya dugaan rekayasa keuangan, yang menjadi fokus bahasan adalah soal piutang.

BPK RI meminta agar Kementerian ESDM memenuhi pembayaran BBM satu harga tepat waktu, karena Pertamina sudah menjalankan tugas.

Lima kementerian/lembaga yakni KPK, KPU, PUPR dan Kemenpora gagal mendapatkan opini WTP 2018, dan hanya mendapatkan WDP.

Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini WTP atas laporan anggaran keuangan tahun 2018.

Pemprov DKI Jakarta menyerahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, hari ini.

BPK menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan dan tetap hadir di persidangan gugatan perdata yang diajukan pemegang saham pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim.

KPK menyatakan siap membantu BPK menghadapi gugatan Sjamsul Nursalim. KPK dan BPK juga sudah berkoordinasi membahas gugatan tersebut.