Indeks Bpjs

Kartu BPJS Kesehatan yang hilang bisa di urus secara online maupun offline.

Daftar kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas I, II, dan III yang diusulkan Sri Mulyani dan akan diteken Jokowi pekan ini.

Menko PMK, Puan Maharani, memastikan bahwa kenaikan iuran BPJS kesehatan akan dimulai pada September 2019.

Usulan kenaikan tersebut mencakup peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang menikmati fasilitas kesehatan (faskes) kelas III, serta peserta yang menikmati faskes kelas I dan II.

Sri Mulyani mengatakan, BPJS masih menanggung beban defisit tahun 2018 sebesar Rp9,1 triliun.

Jika dalam aturan sebelumnya, yakni PMK 34/2015, tunjangan satu kali gaji atau upah diberikan sekali dalam setahun, PMK baru tersebut menjelaskan bahwa pemberian tunjangan bisa dua kali upah atau gaji yang diterima.

Bamsoet mendorong Kemenkes untuk memastikan setiap Rumah Sakit memenuhi indikator dan persyaratan kelas yang telah ditetapkan. Mengingat, masih ada rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada pasiennya tidak sesuai dengan kelas Rumah Sakit.

Cara, syarat dan ketentuan mendaftar BPJS Kesehatan secara online maupun offline

Iuran BPJS bisa dibayarkan melalui beberapa metode, seperti teller bank, toko retail atau mesin ATM. 

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menyatakan defisit BPJS Kesehatan yang terus berlanjut membuat motivasi kerja para dokter merosot.

Bagi warga yang tidak memiliki BPJS, kata Anies, tetap tidak perlu membayar, karena sudah ada anggaran terkait pelayanaan kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut sejumlah penyebab defisit BPJS Kesehatan yang mencatat posisi gagal bayar tahun 2018 mencapai Rp9,1 triliun.

Dinkes DKI menyatakan menyiagakan layanan kesehatan untuk para peserta aksi pada tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta. Layanan kesehatan itu ditanggung BPJS dan APBD DKI.

BPJS Kesehatan sedang menggodok strategi untuk mengurangi defisit di tahun 2020.

Komite Akreditasi Rumah Sakit meminta agar rumah sakit peduli dengan akreditasi untuk keselamatan pasien.

Sampai akhir April 2019, terdapat 52 rumah sakit yang habis masa akreditasinya.

Sampai akhir April 2019, terdapat 52 rumah sakit yang habis masa akreditasinya. Sehingga BPJS Kesehatan harus memutus kerja sama dengan rumah sakit tersebut.

Berdasarkan keterangan Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Samosir, per tanggal 30 April, BPJS Kesehatan baru memberitahu jika mulai 1 Mei sudah memutus kontrak dengan rumah sakit Siloam Asri, karena keterlambatan hasil proses akreditasi.

Daeng mengatakan, defisit BPJS Kesehatan itu membuat motivasi kerja para dokter merosot. 

Politisi perlu mengambil keputusan yang berani untuk membuat sistem JKN sehat secara finansial.