Indeks Black Market

IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin? Waspadalah, bisa jadi ponsel yang akan dibeli adalah produk BM. Cek IMEI perangkat sebelum transaksi!

Pemerintah butuh 6 bulan persiapan SIBINA usai aturan IMEI ditandatangani pada pertengahan Agustus 2019.

Kemenperin memastikan bahwa hp BM yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus 2019 tidak akan langsung diblokir tapi bakal ada proses pemutihan.

Perangkat dapat diblokir, tidak mendapat dukungan garansi resmi, mengurangi pendapatan negara, dan masalah perangkat lunak, merupakan beberapa risiko membeli smartphone BM atau ilegal.

Terkait kebijakan IMEI yang akan diberlakukan, pemerintah mencatat potensi kerugian negara akibat ponsel ilegal mencapai Rp143,68 miliar selama tiga tahun terakhir.

Pemerintah akan mengatur IMEI ponsel untuk memerangi keberadaan HP ilegal atau black market. Bagaimana nasib penjual ponsel tak resmi usai aturan ini diberlakukan?

YLKI menyatakan rencana pemerintah untuk mendata nomor identitas telepon seluler (ponsel) dapat berdampak positif bagi perlindungan konsumen.

Cara mengecek legalitas nomor IMEI di Indonesia di situs Kementerian Perindustrian www.kemenperin.go.id/imei.

Pemerintah akan mengatur IMEI ponsel. Nantinya orang harus menghubungkan kartu SIM-nya dengan IMEI ponsel yang ia beli melalui MSISDN. Bagaimana dengan keamanan data privasinya?

Peredaran gawai ilegal perlu ditindak serius. Sebab, barang dari black market itu diseludupkan dan merugikan negara karena tak membayar bea masuk.

Ponsel ilegal yang IMEI-nya tidak terdaftar dalam database Kemenperin tidak bisa digunakan di Indonesia.