Indeks Banjir Aceh

Banjir susulan terjadi saat Aceh Timur masih dalam tahap pemulihan usai bencana pada akhir November 2025.

Gelembung gas ditemukan di sejumlah titik, terutama di area bekas endapan lumpur yang terbentuk usai banjir surut.

Banjir bandang pada akhir November tahun lalu memutus satu-satunya akses penghubung menuju 5 desa di Linge, Aceh Tengah.

Siswa berharap aktivitas sekolah segera berjalan normal karena tidak ingin tertinggal dalam pembelajaran.

Penyaluran DTH di Sumatra Barat dan Sumatra Utara berprogres signifikan. Tapi, di Aceh, progresnya tersendat. Kurang dari 10 persen yang tersalurkan.

Senin (5/1/2025) besok, anak-anak sudah harus masuk sekolah. Tapi, Sumatra masih porak-poranda. Pihak sekolah pun diminta memanfaatkan tenda pengungsian.

Bupati Aceh Utara Ismail Jalil viral usai menyampaikan kritik ke pemerintah yang dianggap tutup mata dalam penanganan bencana banjir di daerahnya.

Banjir bandang meninggalkan luka dan kegelisahan.

Cut Azizah peneliti yang mengkaji banjir bandang di Aceh Tamiang.

Perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari, terhitung 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

TNI menyesalkan beredarnya konten di media sosial yang memuat narasi yang mendiskreditkan institusi TNI terkait insiden aksi massa di Kota Lhokseumawe.

Salah seorang warga Desa Reje Payung, Kasturi, menyebut warga kini benar-benar terkurung setelah jembatan putus dan berharap pemerintah segera turun tangan.

Ibnu Harris Al Hussain mengatakan hingga kini masih ada 31 orang yang dinyatakan hilang dan pesimistis mereka ditemukan dalam keadaan selamat.

Dilaporkan ada dua kecamatan di Bener Meriah yang masih sulit diakses logistik melalui jalur darat.

Tito Karnavian menilai pengibaran bendera putih merupakan aspirasi warga Aceh pascabencana hidrometeorologi.

Kondisi perekonomian masyarakat yang terpuruk usai bencana, rawan dimanfaatkan oleh calo pekerja migran ilegal.

Luka Sumatera adalah luka Indonesia butuh upaya bersama dalam memulihkannya.

Surat yang dikeluarkan Pemprov Aceh bukan ditujukan langsung kepada PBB, tapi ke UNDP dan UNICEF.

Setiap kerjasama internasional disebut perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Anggaran Rp268 miliar untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dialokasikan dari BTT.