Indeks Aturan Mobil Listrik

PT INKA, PT VKTR menggandeng PT Barata Indonesia untuk pengembangan dan pembuatan komponen otomotif berbasis kendaraan listrik.

Mamit Setiawan menilai, penerbitan Inpres 7/2022 tersebut menjadi langkah promosi Jokowi dalam upaya pengalihan kendaraan berbasis listrik.

Presiden Jokowi memberikan tugas kepada Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait mobil listrik.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) bisa teratasi dengan berhenti menggunakan energi fosil.

Sejumlah mobil dan motor listrik berkonvoi saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Jokowi menginstruksikan Kementerian/Lembaga terkait mengeluarkan aturan turunan sebagai landasan pelaksana pengembangan Perpres mobil listrik.

BPPT telah memiliki dua inovasi Fast Charging Station atau stasiun pengisian cepat untuk mobil listrik di Jakarta dan Puspiptek Serpong.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden (perpres) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik.

Permenhub soal mobil listrik tengah dalam proses harmonisasi di Kemenkum HAM sembari menunggu peraturan induknya yakni Perpres terbit.

Setelah Perpres Mobil Listrik diteken Presiden Jokowi, pemerintah akan merevisi PP Nomor 41 tahun 2013 untuk mengatur pemberian insentif terkait pajak kendaraan bertenaga setrum.

Sejalan dengan pengembangan kendaraan listrik, VP Corporate Communication PT PLN, I Made Suprateka mengatakan Indonesia belum memiliki stasiun yang dapat melayani fast charging.

Rancangan PP dan Perpres tentang kendaraan bermotor listrik bakal dirilis dalam waktu dekat, selain itu pemerintah juga bakal mengeluarkan aturan turunan di tingkat kementerian.