Indeks Aparat Penegak Hukum

Pembentukan panja ini bertujuan mempercepat proses reformasi aparatur penegak hukum.

Pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad untuk memberantas kasus-kasus korupsi.

Tahun 2024 terjadi penurunan penindakan kasus korupsi, terkecil 5 tahun terakhir. Di saat bersamaan, potensi kerugian negara naik hampir 9 kali lipat.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, meyakini aparat penegak hukum (APH) bakal memberantas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan warga.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengaku tidak pernah mendapat ancaman maupun mendapatkan informasi terkait ancaman yang dialami oleh pegawai KPK sebagai APH.

Setiap upaya yang dilakukan APH pasti memiliki tantangan sesuai bidangnya masing-masing, termasuk juga KPK.

Ia tidak ingin aparat penegak hukum dapat merampas aset tersangka tanpa proses persidangan ketika RUU Perampasan Aset sudah disahkan.

Prabowo menegaskan tidak ada siapapun yang kebal hukum di era pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka.

Kasus polisi tembak siswa belum tuntas, malah ada kasus lain yang melibatkan anggota Polrestabes Semarang. Kok bisa?

Rekaman tersebut merupakan isi pidato Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Forkopimda di Sentul, Bogor pada Rabu (13/11/2019) lalu.

PPATK menjelaskan temuan 36,67 persen dana PSN mengalir ke kantong politisi dan ASN sudah ditangani oleh aparat penegak hukum.

Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Mukti Juharsa, mengakui ada indikasi pelanggaran jika melihat video penangkapan Saipul Jamil.

Bambang Rukminto sebut penangkapan yang dilakukan polisi terhadap Saipul Jamil menyalahi Perkap Nomor 12 Tahun 2019.

Kasus pidana yang menyandung Firli Bahuri membuktikan pelemahan KPK betul terjadi. KPK ibarat dihancurkan dari luar dan dibunuh dari dalam.

Menkopolhukam Mahfud MD menerima laporan soal kecurangan tahapan Pemilu 2024 yang melibatkan aparat penegak hukum dan warga sipil.

Todung Mulya Lubis sebut TPN Ganjar-Mahfud akan buat laporan terkait pencopotan baliho dan dugaan ketidaknetralan aparat di Pilpres 2024.

Dalam survei teranyar LSI periode 3-9 Agustus 2023, tingkat kepercayaan publik dalam kategori penegak hukum terhadap Kejagung mencapai angka 74 persen.

Belajar dari kasus Rafael, aparat penegak hukum diminta mulai memperhatikan secara serius laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK.

DPR khawatir aparat penegak hukum salah menerapkan pasal-pasal dalam RKUHP. Karena itu perlu sosialisasi terlebih dahulu sebelum benar-benar diterapkan.