Indeks Aparat Penegak Hukum

Prabowo menjanjikan akan memenuhi seluruh kebutuhan personel maupun operasional BPKP, KPK, serta Kejaksaan Agung.

Romli menilai saat ini BPK malah kerap diabaikan dalam penghitungan keuangan negara, padahal secara konstitusional memiliki kewenangan.

Prabowo minta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, dan TNI memperbaiki dan membersihkan institusinya.

Yusril sebut isu tersebut turut menjadi pembahasan serius dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri.

KPAI meminta reformasi kepolisian perlu memberi perhatian khusus pada perlindungan anak dalam praktik penegakan hukum.

Aparat penegak hukum cenderung bergerak menelusuri pencucian uang jika sudah ada tindak pidana asal yang jelas, seperti korupsi, narkotika, dan judol.

Pembentukan panja ini bertujuan mempercepat proses reformasi aparatur penegak hukum.

Pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad untuk memberantas kasus-kasus korupsi.

Tahun 2024 terjadi penurunan penindakan kasus korupsi, terkecil 5 tahun terakhir. Di saat bersamaan, potensi kerugian negara naik hampir 9 kali lipat.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, meyakini aparat penegak hukum (APH) bakal memberantas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan warga.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengaku tidak pernah mendapat ancaman maupun mendapatkan informasi terkait ancaman yang dialami oleh pegawai KPK sebagai APH.

Setiap upaya yang dilakukan APH pasti memiliki tantangan sesuai bidangnya masing-masing, termasuk juga KPK.

Ia tidak ingin aparat penegak hukum dapat merampas aset tersangka tanpa proses persidangan ketika RUU Perampasan Aset sudah disahkan.

Prabowo menegaskan tidak ada siapapun yang kebal hukum di era pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka.

Kasus polisi tembak siswa belum tuntas, malah ada kasus lain yang melibatkan anggota Polrestabes Semarang. Kok bisa?

Rekaman tersebut merupakan isi pidato Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Forkopimda di Sentul, Bogor pada Rabu (13/11/2019) lalu.

PPATK menjelaskan temuan 36,67 persen dana PSN mengalir ke kantong politisi dan ASN sudah ditangani oleh aparat penegak hukum.

Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Mukti Juharsa, mengakui ada indikasi pelanggaran jika melihat video penangkapan Saipul Jamil.

Bambang Rukminto sebut penangkapan yang dilakukan polisi terhadap Saipul Jamil menyalahi Perkap Nomor 12 Tahun 2019.

Kasus pidana yang menyandung Firli Bahuri membuktikan pelemahan KPK betul terjadi. KPK ibarat dihancurkan dari luar dan dibunuh dari dalam.