Indeks Anggaran

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, memberi sinyal menambah anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun.

Berikut ini daftar anggaran kementerian dan lembaga yang mengalami pemotongan pada 2025. Ada beberapa alasan pemotongan anggaran ini.

Sesuai arahan Prabowo, pos anggaran yang tidak dirasakan manfaat langsung ke masyarakat akan menjadi target efisiensi.

Prabowo Subianto, meminta maaf karena program makan bergizi gratis (MBG) belum merata ke seluruh Indonesia hingga Senin (20/1/2025).

Pemerintah mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) sebesar USD658 juta atau setara dengan Rp10,6 triliun (kurs Rp 16.214).

Hetifah tidak memungkiri kemungkinan tiadanya tunjangan dosen, baik kinerja maupun profesi, di tahun 2025 akibat perubahan regulasi.

Kemendikdasmen menetapkan target 98 persen satuan pendidikan akan menerima dana pada penyaluran pertama pada Januari 2025.

SPPG Halim Perdanakusumah memiliki 25 orang yang tergabung ke dalam tim operasional program MBG.

Prabowo mengingatkan Menkeu berada di bawah koordinasinya langsung sehingga alokasi anggaran berada di bawahnya langsung sesuai prioritas pemerintah.

Tito pun menyebut, dana stunting Rp8 M dari total Rp10 M dibagi menjadi dana rapat koordinasi, studi banding dan evaluasi.

Purwosusilo mengatakan, anggaran triliunan rupiah itu akan dialokasikan kepada 445.994 penerima KJP Plus di tahun 2025.

Srimul menegaskan bahwa dirinya masih mendengar permintaan anggaran dan menyetujui jika ada ruang fiskalnya.

Selain menaikkan tunjangan prajurit, Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, ingin ada anggaran rumah untuk prajurit dan dana kontigensi.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR akan mengawal anggaran pemerintah agar tepat sasaran dan berguna untuk rakyat.

Bappenas tak bisa berbuat apa-apa saat mengetahui banyak kementerian/lembaga menyalahgunakan anggaran program prioritas.

Bertambahnya jumlah kementerian pasti akan menambah anggaran untuk pembiayaan kementerian yang baru.

Ketua DKPP menyebut lembaganya masih membutuhkan Rp20 miliar lagi untuk alokasi akomodasi kedinasan.

Meski sejauh ini dugaan masih mengarah pada birokrasi kesekretariatan DPR, namun penyidik harus meneliti kemungkinan keterlibatan anggota dan pimpinan DPR.

Presiden Jokowi optimistis kenaikan anggaran riset dan teknologi akan membuat para calon presiden enggan mengubah besaran anggaran yang tinggi di eranya.