Indeks Amnesty International

Amnesty International Indonesia mendesak agar pemerintah membebaskan 6 aktivis Papua yang ditahan dengan pasal makar. Amnesty beranggapan, penetapan tersangka keenam aktivis melanggar hak asasi manusia.

Perangkat keamanan setingkat kepolisian menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia tidak perlu menggunakan kekerasan atau bersikap berlebihan saat merespons aksi massa.

KPK menyatakan, jika anggarannya dibekukan sebagaimana usul Masinton Pasaribu maka pihak yang akan mendapat keuntungan adalah para koruptor. 

Amnesty International menilai kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan layak menjadi perhatian dan kegagalan pengusutannya tidak bisa dikesampingkan.

Perwakilan Amnesty International akan menyoroti kegagalan TPF kasus Novel Baswedan dalam forum di sub-komite Kongres AS.

Amnesty akan membahas kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ke Amerika Serikat.

Amnesty International Indonesia menilai pihak kepolisian gagal mengungkap fakta penting terkait pelaku penembakan korban saat kericuhan Aksi 22 Mei.

Militer Myanmar dinilai bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran yang didokumentasikan oleh Amnesty International.

Polri diingatkan berhati-hati menggunakan pasal makar dan UU ITE, karena keduanya dinilai bermasalah secara substansi.

Amnesty Internasional Indonesia menilai tim pengawas ucapan tokoh bisa membuat pemerintah menjadi anti-kritik dan melanggar hak kebebasan berpendapat. 

Perwakilan Amnesty International melakukan pertemuan dengan penyidik senior KPK Novel Baswedan untuk membicarakan kasusnya.

Malaysia telah mengumumkan akan mereformasi undang-undang hukuman mati setelah melakukan moratorium eksekusi mati.

Amnesty Insternasional menilai penerapan hukuman mati di Indonesia tidak efektif untuk menekan angka kejahatan, terutama kasus narkoba. 

Amnesty mengatakan, aparat harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena, Paniai dan tempat lain di Papua.

Kata Usman, kasus talangsari seharusnya diselesaikan oleh DPR RI Komisi III, Kejaksaan Agung, serta melalui rekomendasi Komnas HAM.

Usman menilai organisasi masyarakat sebesar Pemuda Pancasila justru sering melakukan tindakan yang tidak mencerminkan Pancasila.

Dukungan Muchdi PR menguatkan stigma kepada pemerintah enggan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.

Amnesty International desak Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor untuk menghapus propertinya di wilayah pendudukan Israel.

Polri harus mengambil langkah proaktif untuk meninjau kembali keputusan penghentian penyelidikan tersebut dan memerintahkan Polda NTB melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan.

Usman Hamid meminta Presiden dan DPR agar segera mengevaluasi kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo soal kasus HAM masa lalu.