Indeks Amnesty International

Dukungan Muchdi PR menguatkan stigma kepada pemerintah enggan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan aktivis Munir Said Thalib.

Amnesty International desak Airbnb, Booking.com, Expedia dan TripAdvisor untuk menghapus propertinya di wilayah pendudukan Israel.

Polri harus mengambil langkah proaktif untuk meninjau kembali keputusan penghentian penyelidikan tersebut dan memerintahkan Polda NTB melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan.

Usman Hamid meminta Presiden dan DPR agar segera mengevaluasi kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo soal kasus HAM masa lalu. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menilai tindakan polisi menduduki kantor KNPB merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Usman Hamid khawatir pembahasan tema HAM di debat Pilpres 2019 hanya menjadi formalitas.   

DPR mendesak dan mendorong Pemerintah dan Kemenlu memberikan respon yang keras kepada Duta Besar Cina terkait muslim Uighur di Cina.

“Sudah jelas bahwa tingkat kekerasan dan pelecehan yang luar biasa terhadap perempuan ada di Twitter."

Kamp tahanan untuk Muslim Uighur mirip kamp perang.

Aung San Suu Kyi mendapatkan status Prisoner of Conscience dari Amnesty Internasional. Nelson Mandela juga mendapat status yang sama.

Menanggapi keputusan Amnesty International mencabut penghargaan Aung San Suu Kyi, Burma Human Rights Network (BHRN) menyatakan, "Militer Myanmar tidak kehilangan apa pun. Sementara Suu Kyi membayar harga sangat mahal.”

Indonesia harus menyudahi posisi mendua dalam memandang perlu atau tidaknya hukuman mati.

Amnesty International meminta agar UU tentang Penodaan Agama segera dihapus tak hanya pasal penistaan saja.

TNI menantang Amnesty International membuktikan tuduhannya soal keterlibatan anggota TNI dalam pembunuhan di Papua.

Polri lebih transparan dibanding TNI sebab peradilan militer masih tertutup untuk Komnas HAM.

Ini kan baru laporan belum ada berkas pengaduan masuk ke Komnas. Tentu saja kami akan coba mencermati laporan yang ada.

Menurut Amnesty, ada 34 kasus pembunuhan di Papua yang pelakunya berasal dari kepolisian dan 23 kasus pelaku berasal dari militer.

Amnesty Internastional meminta kepolisian transparan terhadap proses penyidikan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan.

289 orang asli Papua dalam survei Change.org dan LIPI menyatakan HAM, hak hidup, dan hak mengelola sebagai tiga hal penting untuk diketahui orang luar Papua.

Amnesty Internasional menduga pemerintah Myanmar sengaja menanam ranjau di perbatasan Rakhine.