Indeks Amnesty International

Indonesia harus menyudahi posisi mendua dalam memandang perlu atau tidaknya hukuman mati.

Amnesty International meminta agar UU tentang Penodaan Agama segera dihapus tak hanya pasal penistaan saja.

TNI menantang Amnesty International membuktikan tuduhannya soal keterlibatan anggota TNI dalam pembunuhan di Papua.

Polri lebih transparan dibanding TNI sebab peradilan militer masih tertutup untuk Komnas HAM.

“Ini kan baru laporan belum ada berkas pengaduan masuk ke Komnas. Tentu saja kami akan coba mencermati laporan yang ada."

Menurut Amnesty, ada 34 kasus pembunuhan di Papua yang pelakunya berasal dari kepolisian dan 23 kasus pelaku berasal dari militer.

Amnesty Internastional meminta kepolisian transparan terhadap proses penyidikan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan.

289 orang asli Papua dalam survei Change.org dan LIPI menyatakan HAM, hak hidup, dan hak mengelola sebagai tiga hal penting untuk diketahui orang luar Papua.

Amnesty Internasional menduga pemerintah Myanmar sengaja menanam ranjau di perbatasan Rakhine.

Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, untuk mengkaji lebih dalam mengenai kasus Rohingya di Myanmar.

Para transgender telah diperlakukan secara tidak adil bahkan oleh hukum pidana di Arab Saudi. Mereka bisa saja dieksekusi jika ditangkap pada hukum yang sama untuk kedua kalinya.

Amnesty International merilis laporan yang mengungkap keberadaan penjara maut di Saydnaya, Suriah yang menjadi lokasi eksekusi mati sekitar 13.000 tahanan.

Amnesty International prihatin dengan pernyataan pihak berwenang Indonesia terkait penerapan hukuman mati. Beberapa di antara terpidana mati yang mungkin akan dieksekusi mati minggu ini belum bisa mengajukan permohonan grasi kepada presiden.

Wapres Jusuf Kalla meminta Amnesty International memahami hukuman mati yang berlaku di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kasus pengedaran narkoba. JK juga mengatakan, pemerintah Indonesia akan mematuhi aturan tersebut selama hukuman mati itu masih berlaku di Indonesia.

Organisasi HAM Amnesty International melakukan survei terhadap 27.000 lebih responden tentang peringkat terhadap beberapa negara pada skala kesediaan warga untuk menyambut menerima pengungsi ke dalam rumah rumah, lingkungan, kota, dan negara mereka, dan Indonesia masuk ke dalam tiga besar negara yang menolak untuk menerima pengungsi.

Amnesty International mengkhawatirkan maraknya eksekusi hukuman mati di belahan dunia. Pasalnya, selama 2015 data yang dilansirnya menunjukan bahwa lebih banyak orang yang dieksekusi mati dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam kurun waktu 25 tahun terakhir.

Amnesty International menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.