Indeks Aliansi Jurnalis Independen

AJI dan LBH Pers mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Keppres pemberian remisi terhadap Susrama. Sebab kebijakan itu bertentangan dengan kebebasan pers. 

Massa dari kalangan jurnalis dan lembaha bantuan hukum dan pers mahasiswa menilai remisi kepada narapidana pembunuh jurnalis, Susrama, menyuburkan iklim impunitas kekerasan pada jurnalis.

Agenda nasional tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini berlangsung pada 21-22 September 2018.

Saat ini AJI sedang melengkapi persyaratan pengajuan itu untuk diserahkan ke UNESCO pada tahun depan.

"Tradisi pemberian THR kepada jurnalis dengan alasan apapun tetap tidak bisa dibenarkan."

Selama tahun 2003 hingga akhir 2017 terdapat 732 kasus kekerasan terhadap jurnalis entah itu kekerasan fisik ataupun non-fisik.

AJI mencatat terdapat 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama Mei 2017-Mei 2018. Dari data itu, Polisi menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis pada 24 kasus.

AJI menuntut kepada perusahaan media memberikan jaminan sosial BPJS kepada para karyawannya. 

AJI Jakarta bahkan menemukan ada sejumlah media yang masih mengupah jurnalisnya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

"(Kasus kekerasan pada jurnalis Indonesia selama 2017) terbanyak kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini polanya berulang dalam waktu 3-5 tahun belakangan," kata Ketua AJI Indonesia Abdul Manan.

Abdul Manan, redaktur Majalah Tempo, terpilih sebagai Ketua Umum dan posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Revolusi Riza Zulverdi untuk periode 2017-2020.

Suwarjono berpendapat bahwa selain ada pembiaran, kasus kekerasan terhadap jurnalis juga tidak pernah diusut hingga tuntas.

AJI mengecam tindakan Dirdik KPK, Aris Budiman yang melaporkan tiga media ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

AJI minta prinsip kebebasan pers harus ditingkatkan dan dilindungi oleh semua pemangku kepentingan untuk terus menerus peduli kepada kemerdekaan pers.

Para jurnalis yang tergabung dalam AJI dan IJTI akan mengkaji ulang penetapan Hari Pers Nasional. Menurut mereka selama penetapan HPN tidak pas dan syarat dengan kepentingan politik Orde Baru.

Siapa yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap kaum LGBTI? Pertama, Ormas. Kedua, aparat pemerintah. Ketiga, media massa. Bagaimana bisa?