Indeks Aksi 22 Mei

Kerusuhan 22 Mei hampir satu bulan berlalu, tapi Komnas HAM belum bisa mendapat detail data korban yang dihimpun Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Strategi menggandeng ormas dan memanfaatkan preman sudah jadi cara elite militer ikut kontestasi politik sejak dulu. Mereka membentuk simbiosis politik.

Kivlan akan dikonfrontasi dengan Iwan dan Habil soal pemberian uang untuk membeli senjata api yang diduga akan digunakan membunuh pejabat negara.

Setelah meminta perlindungan ke Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam, Kivlan Zen minta perlindungan ke Komisi II DPR RI.

Kepolisian menyatakan, berdasarkan hasil autopsi, 4 korban kerusuhan 21-22 Mei 2019 dipastikan tewas karena peluru tajam. 

Usai konflik pada 21 hingga 22 Mei, tim Komnas HAM melakukan sidak di rumah sakit Polri tempat dirawatnya korban aksi kerusuhan tersebut.

Komnas HAM meminta agar Dinas Kesehatan DKI Jakarta segera menyerahkan data terkait korban kerusuhan aksi 22 Mei lalu usai keluarnya hasil Pilpres 2019.

Dari hasil survei SMRC pada 1.220 responden, sebanyak 43 persen rakyat takut bicara politik demonstrasi 21-22 Mei 2019 berujung kerusuhan.

Polisi memburu dalang yang memerintahkan empat pembakar mobil Brimob berinisial SI, DO, WN, dan DY saat aksi massa rusuh di Slipi pada 22 Mei 2019.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen dalam mengusut kerusuhan 21-22 Mei.

Menanggapi desakan pembentukan TGPF kerusuhan 21-22 Mei, Jokowi meminta semua pihak untuk memberi waktu terlebih dahulu kepada kepolisian.

Empat pelaku penjarahan mobil Brimob saat kerusuhan 22 Mei mengaku sempat mencuri senjata api dan uang Rp50 juta. 

Polisi membantah mempersulit kunjungan keluarga para tersangka rusuh Mei 2019. 

Pertimbangan penyidik menangguhkan penahanan tersangka kerusuhan 22 Mei itu dilihat dari peran keterlibatan para tersangka serta kondisi kesehatan.

Polri menyatakan akan segera memeriksa Fauka Noor Farid untuk mengonfirmasi keterangan dari salah satu tersangka kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Komisioner Kompolnas akan menjelaskan maksud 'Ada yang Disembunyikan Polisi' saat Rusuh Mei, 22 Mei 2019.

Kompolnas menyebut belum ada laporan terkait tindakan Polri soal kasus kerusuhan Mei.

YLBHI menilai langkah kepolisian merilis video keterangan tersangka makar dapat mengganggu proses hukum dan keselamatan para tersangka.

Tito Karnavian bilang kasus Soenarko masih bisa "dikomunikasikan". Pernyataan ini dikritik karena berbahaya, juga bisa ditafsirkan lain oleh bawahannya--dan lantas bisa jadi blunder.

Komisi III akan membahas kerusuhan 21-22 Mei dan korban jiwa akibat insiden itu bersama Kapolri pada 19 Juni mendatang.