Indeks Aksi 22 Mei

Polisi menyebut ada sembilan korban dalam kerusuhan itu, tapi mereka tak mau mengungkap identitas korban, lebih-lebih penyebab kematian mereka.

Keberadaan korban jiwa dalam aksi 22 Mei menyedot perhatian dunia internasional, karena Indonesia jadi bagian Dewan Keamanan PBB dan ingin jadi anggota Dewan HAM PBB.

Menurut Menkumham Yasonna Laoly, TGPF untuk mengusut kerusuhan 21-22 Mei 2019 tidak diperlukan karena kepolisian sudah transparan dalam menjalankan tugasnya.

Kapolri sebut tiga kelompok pemilik senpi adalah 15 orang di Jabar, Soenarko, dan Kivlan Zen.

Tito berpendapat, kerusuhan sudah ada yang mengatur, tapi ia tidak menyampaikan bahwa Kivlan Zen adalah sebagai dalang kerusuhan.

Indonesia punya banyak beban sejarah pelanggaran HAM masa lalu. Daftarnya akan semakin panjang jika kematian sembilan orang dalam kerusuhan 22 Mei tak juga terungkap.

Mabes TNI menegaskan hanya melaksanakan operasi pengamanan pemilu saat terjadi kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.

Hendry menyampaikan Dewan Pers sudah menentukan jadwal untuk mempertemukan antara pihak Tim Mawar dan Majalah Tempo.

Moeldoko meminta agar publik tak lagi mengaitkan Tim Mawar dengan kerusuhan aksi massa 22 Mei 2019.

Menurut Asep, korban tewas diduga akibat peluru tajam, namun polisi masih melakukan olah TKP untuk mengetahui pelaku.

KontraS menemukan enam korban tewas kerusuhan 22 Mei 2019 mengalami luka tembak. Temuan itu berdasar foto dan video yang diserahkan keluarga korban.

Ryamizard mengaku baru mengetahui surat Kivlan itu ketika wartawan menanyakan kebenarannya. 

Menhan meminta agar Tim Mawar tak dikaitkan dengan aksi massa pada 22 Mei lalu, karena tim ini sudah dibubarkan.

Kivlan diduga memerintah tersangka HK alias Iwan untuk mencari eksekutor pembunuh empat tokoh nasional Indonesia dan seorang direktur lembaga survei.

KontraS menilai pernyataan kepolisian soal dugaan bahwa korban tewas aksi 22 Mei adalah perusuh bisa memperparah polarisasi di masyarakat. 

Menurut Moeldoko, langkah pemerintah mengungkap dalang kerusuhan adalah upaya untuk memberikan pemahaman kepada publik.

Dugaan penggunaan peluru tajam oleh Polri perlu dibuktikan, karena ada korban aksi massa 22 Mei yang meninggal dengan peluru tajam.

Komisi III DPR akan menggelar rapat dengan Kapolri Tito Karnavian terkait korban kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Erma meminta Tito menjelaskannya secara detail saat rapat dengan Komisi III pada 19 Juni mendatang.

KontraS menekankan, TGPF harus bersifat independen yang merupakan gabungan dari masyarakat dan penegak hukum.