Indeks Agum Gumelar

Jenderal kehormatan merupakan penghargaan yang tak cuma diterima oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saja.

Agum sebut dalam mengawal perjalanan pemerintahan Jokowi, mereka bertekad menyumbangkan pemikiran untuk bangsa dan negara.

Agum Gumelar termasuk jenderal yang tidak berjaya di zaman Orba. Dalam pertarungan politik terkini, dia tampil sebagai lawan daripada bekas menantu Soeharto.

Koalisi Masyarakat Anti Hoax (KAMAKH) meminta Agum Gumelar dan Said Aqil berhenti "menyerang" Prabowo Subianto.

Koalisi Masyarakat Anti Hoaks mengatakan pernyataan Agum Gumelar perlu ditelusuri lebih jauh sebeb berdasarkan Pasal 164 KUHP bila seseorang tahu kejahatan tetapi tidak memberi tahu, maka dia dipidana lebih dari satu tahun.

SBY mengatakan, kritik Agum Gumelar itu turut melukai hati istrinya, Ani Yudhoyono. 

Fahri menilai seluruh beban masa lalu tak perlu dijadikan permainan politik dan semua yang berasal dari masa lalu harus diselesaikan dalam satu mekanisme rekonsiliasi.

Agum Gumelar adalah orang yang ikut mengakhiri karier militer Prabowo. Kini ia pun hendak menghambat karier politik bekas menantu Soeharto itu.

Kejaksaan Agung dan Komnas HAM mesti proaktif memanggil Agum Gumelar untuk diminta keterangan dalam berita acara terkait kasus penculikan aktivis 1998.

Amnesty meminta Agum Gumelar membuka kasus penculikan aktivis 98 secara resmi agar bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. 

Arsul Sani menilai saat Agum Gumelar menyatakan soal penculikan aktivis 1998, ia sedang berbicara sebagai mantan petinggi ABRI.

BPN tak yakin pernyataan Agum Gumelar akan membuat anjlok elektabilitas Prabowo-Sandi karena masyarakat sudah cerdas.

Menurut Fickar, Agum Gumelar bisa terkena delik menyembunyikan kejahatan apabila Agum benar-benar mengetahui fakta tempat Aktivis 98 dibunuh dan dibuang.

Aktivis HAM Haris Azar menilai, pernyataan Agum Gumelar yang mengatakan tahu persis tempat pembunuhan dan pembuangan Aktivis 98 adalah hal yang katro alias kampungan.

Komnas HAM menyarankan agar Agum Gumelar melapor ke Kejagung bila mengetahui soal aktivis yang hilang, karena keluarga korban telah lama menunggunya.

Yati juga menilai seharusnya Agum sebagai salah satu anggota Watimpres menyampaikan informasi tentang penculikan aktivis ke Presiden Jokowi agar presiden segera menindaklanjuti informasi itu.

Komisi III DPR meminta isu penculikan dan pembunuhan aktivis tidak jadi komoditas politik, tetapi dituntaskan.

"Kan semua juga tidak suka kalau ada pengaturan skor, itu biarkan sekarang sedang diusut biarkan mereka bekerja," kata Agum. 

"Kalau memang tidak suka pemerintah itu enggak masalah. Tetapi jangan ketidaksukaan kepada pemerintah ini kemudian disalurkan dengan mendukung gerakan radikal," kata Agum Gumelar.

Agum mengatakan, Jokowi layak memimpin Indonesia selama dua periode.