tirto.id - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azar menilai, pernyataan Agum Gumelar yang mengatakan tahu persis tempat pembunuhan dan pembuangan Aktivis 98 adalah hal yang katro alias kampungan.
Hal itu, kata Haris, karena isu tersebut selalu dilontarkan oleh kubu Joko Widodo (Jokowi) menjelang pemilihan presiden (pilpres) untuk menyerang lawan politiknya, Prabowo Subianto.
"Katro lah, katro. Lima tahun lalu juga ngomong kaya gitu, terus habis ngomong, begitu jagoannya [Jokowi] menang, mana? Kok tidak diselesaikan kasusnya," ujarnya kepada Tirto, Selasa (13/3/2019).
Direktur Lokataru Foundation itu juga menuturkan, jika memang salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu mengetahui peristiwa tersebut, mengapa selama ini diam saja. Kemudian mengapa tak segera memberikan informasi tersebut ke Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Jika Agum tak memberikan informasi tersebut, ujar Haris, seharusnya Komnas HAM memanggil Agum untuk dimintai keterangan.
“Kenapa dia tahu tapi membiarkan, kalau dia tahu itu pelanggaran HAM berat. Dia kan bilang tahu kondisi korban kan, kan ada keluarga korban yang lagi nyari, anak dan suaminya yang hilang itu ada dimana, Komnas HAM mesti panggil dia,” jelasnya.
Oleh karena itu, Haris pun mendorong kepada Agum Gumelar yang saat ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden bersama pemerintahan Jokowi agar dapat mengungkap peristiwa pelanggaran HAM berat kepada para aktivis 98 tersebut.
Apalagi, ia melihat selama lima tahun pemerintahan, Presiden Jokowi belum bisa mengungkap peristiwa penculikan dan pembunuhan aktivis 98 tersebut.
“Dari dulu kami mendorong [Presiden ungkap kasus aktivis 98], jadi saat Jokowi jadi presiden juga sudah tahu kasus tersebut harus diselesaikan. Meskipun selesai atau tidak, tetap harus dicari,” pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
