Indeks Adrianus Meliala

Adrianus menilai terjadi pergeseran pemaknaan RJ menjadi sekadar instrumen normatif untuk menghentikan perkara agar tidak berlanjut ke pengadilan.

Selain mengusulkan ada dua Wakapolri, Adrianus juga mengusulkann pemisahan badan kepolisian berdasarkan badan kerja dan kewenangan wilayah.

Ombudsman menilai 'Surat Perintah' yang dikeluarkan Stafsus milenial Jokowi kepada mahasiswa berpotensi maladministrasi.

Ombudsman menilai ada potensi mal-kepentingan dan tidak profesional dari sikap Yasonna selaku Menteri Hukum dan HAM.

Ombudsman menilai kapabilitas termasuk integritas para komisioner KPI 2019-2022 dipertanyakan. Hal ini tercermin dari banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman.

Ombudsman membeberkan lima temuan dalam proses seleksi Komisioner KPI periode 2019-2022, namun tak ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR RI.

Ombudsman memberi catatan terkait banyaknya laporan dari masyarakat terkait persoalan kinerja Kejaksaan RI.

ORI menilai KPU dan Bawaslu tidak banyak melakukan tindakan atas banyaknya petugas KPPS yang meningal atau sakit.

Ombudsman merilis survei kepatuhan hukum lembaga penegak hukum tahun 2018. Hasil pemaparan menyebutkan, pemenuhan dokumen para penegak hukum dalam setiap tahapan perkara masih tergolong rendah.

Ombudsman akan mengundang Polda Metro Jaya pada Januari 2019 guna mengetahui realisasi kepolisian menjalankan rekomendasi temuan maladministrasi dalam kasus Novel Baswedan.

Novel Baswedan menilai temuan yang tercantum dalam LAHP Ombudsman janggal

Menurut Adrianus Meliala,  172 penyidik dalam kasus Novel tidak efektif dan efisien, sehingga hingga kini, kasus tersebut belum rampung. 

Adrianus Meliala mengatakan, temuan soal maladministrasi kasus Novel Baswedan adalah berdasarkan inisiatif sendiri.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menilai, Satgas Saber Pungli masih belum efektif, dan tidak ada standarisasi jelas kasus mana saja yang harus diusut.

Adrianus Meliala meminta pada pihak terminal untuk mempertegas pemeriksaan kondisi kendaraan, supir dan fasilitas di terminal.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, penutupan jalan Thamrin untuk keperluan syuting film masih berpotensi maladministrasi meski sudah memiliki izin.

Penanganan pemberantasan narkoba justru bisa menjadi bumerang bagi aparatur negara seiring jumlah pengguna narkoba yang meningkat.