tirto.id - Mayoritas masyarakat tidak setuju seandainya Prabowo Subianto dan Joko Widodo berkoalisi. Ini adalah hasil survei bertajuk 'Evaluasi Kinerja Jokowi dan Harapan Publik di Periode Kedua' yang diselenggarakan Parameter Politik Indonesia.
"Publik yang menyatakan tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi mencapai 40,5 persen, setuju 32,5 persen, tak menjawab 27,0 persen," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
"Publik yang tidak setuju [adalah] basis pemilih Jokowi dan Prabowo itu sendiri. Pendukung Jokowi dan Prabowo sama-sama tak rela jika Prabowo merapat ke Jokowi," tambahnya.
Menurutnya banyak yang tak rela keduanya bersatu dalam koalisi karena masih ada yang menganggap pemilu curang, Prabowo harus konsisten sebagai simbol oposisi, termasuk tudingan Jokowi anti-Islam.
Sementara mereka yang setuju beralasan pemilu sudah usai dan menginginkan pemerintah bekerja dengan baik. Dan bergabungnya Prabowo, kata mereka, akan memperkuat pemerintahan Jokowi periode kedua.
Survei dilakukan pada 5 sampai 12 Oktober 2019 dengan wawancara tatap muka (face to face interview). Responden jumlahnya 1.000, dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metode stratified multistage random sampling dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sikap Gerindra
Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan ada tiga sikap politik Gerindra terhadap pemerintahan Jokowi periode kedua.
Sikap pertama, Gerindra mendorong agar Jokowi, juga Ma'ruf Amin sebagai wapres, menegakkan ketahanan pangan, energi, pertahanan, dan keamanan. Mereka memiliki konsep tentang itu. Sikap kedua terkait erat dengan sikap pertama. Gerindra mempersilakan jika Jokowi menggunakan konsep yang telah Prabowo sampaikan itu, meski misalnya Gerindra tidak diajak bergabung ke koalisi pro-pemerintahan.
"Ketiga, pak Prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Dahnil.
Tak ada keputusan jelas apakah mereka memutuskan jadi oposisi atau bergabung ke pemerintahan Jokowi. "Kami persilakan apabila pak Jokowi dan pemerintah lima tahun ke depan membutuhkan dan bersesuaian dengan konsepsi Gerindra, tentu Gerindra dengan kesanggupannya akan bekerja," katanya.
