PT PLN Dituntut Evaluasi Internal dan Rombak Total Jajaran Direksi

Usai pemadaman listrik massal, seluruh sumber daya manusia PT PLN harus dievaluasi mengingat buruknya pengelolaan perusahaan plat merah di bidang kelistrikan tersebut.

Reporter: Haris Prabowo

Terbit 8 Aug 2019 00:44 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Ilustrasi PLN. foto/istockphoto.

tirto.id -

Peneliti AURIGA Nusantara, Hendrik Siregar, menilai bahwa seluruh sumber daya manusia PT PLN harus dievaluasi mengingat buruknya pengelolaan perusahaan pelat merah di bidang kelistrikan tersebut. Terutama, kata Hendrik, pucuk pimpinan PT PLN yang dinilai tak pernah transparan dan rentan dengan modus korupsi.

"Sejak tahun 2001, Direktur PT PLN selalu bermasalah perkara korupsi. Eddie Widiono kasus penyalahgunaan anggaran, Dahlan Iskan penyalahgunaan gardu induk yang berpengaruh hingga sekarang, Nur Pamudji, hingga terakhir Sofyan Basir," kata Hendrik saat diskusi di LBH Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Hendrik menilai sebaik apa pun sistem organisasi BUMN yang ada namun jika sumber daya manusia di dalamnya tak beretika, tidak baik, koruptif, hingga tidak kompeten, maka tidak akan terjadi kematian listrik yang parah seperti beberapa hari lalu.

Apalagi usai terjadi blackout, beberapa pihak lembaga termasuk PLN sempat menyebut penyebab listrik padam sangat beragam, contohnya terkena pohon sengon hingga kerusakan turbin. Meski pernyataan tersebut kemudian diralat.

"Penyebabnya pun simpang siur. Katanya terkena pohon sengon. Ini saya rasa pohon termahal di dunia. Gara-gara satu pohon, PLN harus bayar 900 miliar ke konsumen. Maksud saya, jangan sampai ada kambing hitam dalam kasus ini," katanya.

Hendrik menilai jika manajemen perusahaan PT PLN bisa berbenah diri, memiliki transmisi kelistrikan yang cukup baik, hingga menyiapkan sistem re-routing--mengatur ulang rute listrik secara otomatis--jika mati, maka tak akan menyebabkan blackout panjang belasan jam.

"Kejadian ini menjadi momentum untuk PT PLN memperbaiki diri secara keseluruhan. Habisi semua orang-orang lama, ganti yang baru. Mereka ada di zona nyaman. Ini harus diperbaiki," katanya.

Ia juga menilai seharusnya yang mengisi jajaran direksi di PT PLN harus diisi oleh orang-orang yang berkualitas, berkompeten, dan paham dunia kelistrikan.

"Kita sama-sama tahu selama ini penunjukan direksi BUMN berdasar "titipan", tak ada kualitas terkait kemampuan kapasitas dengan latar belakang apa. Karena memang masalah penempatan jajaran direksi salah satu yang mesti diperbaiki adalah kepengurusan atau strukturnya, sistem rekrutmen jajaran direksi main ditunjuk gitu aja," katanya.