tirto.id - Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis H. Sumadilaga mengatakan, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sudah mencapai 93 persen. Targetnya pada Agustus 2023 mendatang bendungan tersebut mulai di airi.
"Pembangunan Bendungan Sepaku yang progresnya sudah mencapai 93 persen dan targetnya Agustus 2023 mendatang akan dilakukan impounding," kata Danis dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (27/7/2023).
Lebih lanjut, Danis menuturkan pada pembangunan tahap 1 ada sebanyak 39 paket pekerjaan yang secara total sudah mencapai 36%. Lalu, untuk Istana Presiden sendiri progresnya masih di 20 persen.
"Saat ini kita fokus pada pembangunan tahap 1 sebanyak 39 paket pekerjaan, dimana progres keseluruhannya saat ini mencapai 36 persen. Khusus untuk Kawasan Istana Kepresidenan saat ini sudah 20 persen, kita targetkan agar bisa diselesaikan dan digunakan pada HUT RI tahun 2024," ungkapnya.
Danis juga memastikan pembangunan IKN tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sesuai konsep forest city. Kementerian PUPR dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) akan mulai menanam 42.000 pohon di kawasan IKN sekitar 2-3 minggu ke depan.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan tahun depan sudah ada beberapa bangunan yang dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. IKN Nusantara nantinya memiliki luas sebesar 256 hektare.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan pembangunan diawali dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang memiliki luas sebesar 6.671 hektare.
"KIPP itu dibagi 1A, 1B, dan 1C. Semoga 1A sudah ada bangunannya di 2024, 1B dan 1C menyusul," kata Diana dikutip Antara, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
KIPP diproyeksikan mampu menampung sebanyak 280-300 ribu jiwa dengan konsep kota masa depan yang berbasis hutan dan kepulauan.
Sehingga, pembangunan di IKN Nusantara pun ditargetkan untuk tidak merusak lingkungan. Sebab, 70 persen lahan ditargetkan untuk menjadi lahan hijau dan 30 persen lahan digunakan untuk bangunan-bangunan.
"Kita harus tetap membangun tetapi memperhatikan dan menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungannya," kata dia.
Kementerian PUPR menargetkan semua kegiatan pembangunan di IKN Nusantara itu harus mencerminkan identitas nasional, tidak hanya suku atau bangsa tertentu saja.
"Jadi pembangunan di sini bukan hanya pembangunan yang biasa aja, tapi kita harus membangun yang lebih bagus dan berstandar internasional," katanya.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin
