tirto.id - Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra, segera mengakhiri pengasingan dan dijadwalkan kembali ke negaranya pada hari ini, Selasa, 22 Agustus 2023.
Thaksin sebelumnya mengasingkan diri ke Dubai dan London akibat terjadi kudeta ketika dia memimpin Thailand. Dia telah menghabiskan 17 tahun hidupnya di pengasingan untuk menghindari sanksi hukuman di negaranya.
Thaksin mendapatkan kudeta militer pada 2006 sebagai respons krisis politik setahun belakangan saat itu. Thaksin dikaitkan dengan kasus korupsi dan dinilai mengambil keuntungan melalui konsesi pemerintah demi kepentingan bisnis pribadinya.
Perusahaan telekomunikasinya diduga memperoleh keuntungan besar dengan memanfaatkan jabatannya.
Keputusan Thaksin untuk pulang salah satunya ingin menengok cucu-cucunya. Dirinya juga merasa sudah tua dan telah lama berpisah dengan keluarganya.
Kendati demikian, pria 74 tahun tersebut akan menjalani proses peradilan begitu sampai di Thailand dan terancam hukuman 10 tahun penjara.
Kepulangan Thaksin semula dijadwalkan pada 10 Agustus 2023. Niatan itu tertunda karena Thaksin menjalani pemeriksaan kesehatan. Dirinya telah mengajukan izin pulang beberapa hari sebelum Pemilu Thailand pada 14 Mei 2023 lalu.
Thaksin direncanakan mendarat melalui Bandara Don Muang, Bangkok. Anaknya, Paetongtarn, mengatakan akan menjemput langsung ayahnya itu.
Profil Thaksin Shinawatra
Thaksin Shinawatra sebelum terjun ke dunia politik merupakan pengusaha sukses. Dia pendiri Shin Corporation yang mempunyai anak perusahaan Advanced Info Service, sebuah operator telepon seluler terbesar di Thailand.
Keberhasilan bisnisnya tidak bisa dilepaskan dari peran istrinya, Khunying Potjaman Shinawatra (Damapong), yang telah memberikannya tiga orang anak.
Thaksin lahir di Desa Sankamphaeng, Chiang mai, pada 26 Juli 1949. Di desa tersebut, dia bersekolah sampai pendidikan menengah. Dia lantas melanjutkan ke Monfort College di Chiang Mai.
Tamat SMA, Thaksin masuk ke Akademi Kadet Polisi dan lulus pada 1973 dengan nilai terbaik. Karier pertama yaitu sebagai polisi. Setahun berlalu, dia melanjutkan pendidikan S2 di Eastern Kentucky University pada 1975, lalu S3 di Sam Houston State University pada 1978.
Saat kembali ke Thailand, dia menikah dan kembali bekerja sebagai polisi. Dia lalu belajar ilmu komputer. Thaksin turut melakukan modernisasi database kejahatan milik kepolisian Thailand dan mengembangkan komputerisasi pemrosesan nomor mobil.
Thaksin dan istri lantas membuat perusahaan komputer pada 1982. Dia rela keluar dari kepolisian setelah bisnisnya berkembang. Keuletannya berbisnis membuatnya berhasil mendirikan Shin Corporation pada 2000.
Dirinya mulai masuk ke pemerintahan setelah diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pada masa kepemimpinan PM Chuan Leekpai di 1994. Setahun kemudian Thaksin menjadi Deputi Perdana Menteri pada pemerintahan PM Nai Banharn Silpa-Archa. Jabatan yang sama diperolehnya pada 1997 di masa PM Chavalith Yongchaiyudh.
Thaksin mulai tambah melek politik. Dia lantas mendirikan Partai Thai Rak Thai pada 1998. Tema kampanye utamanya menyinggung persoalan korupsi politikus Thailand pada umumnya. Saat itu dirinya menjadi anggota parlemen.
Partai besutan Thaksin lantas memenangi Pemilu pada 6 Januari 2001. Thaksin lalu diangkat sebagai perdana menteri pada 9 Februari 2001. Pada pemilu berikutnya, 6 Februari 2006, partai Thai Rak Thai kembali mendominasi parlemen.
Sayangnya, kepemimpinan Thaksin saat itu diwarnai isu korupsi dan kecurangan lainnya. Krisis politik pun menguat di Negeri Gajah Putih itu. Di sisi lain, Thaksin diberi mandat sebagai PM Thailand kedua kali pada 23 Mei 2006 saat situasi perpolitikan sedang kacau.
Sampai akhirnya pada 19 September 2006 malam hari, Panglima Angkatan Darat Thailand, Jenderal Sonthi Boonyaratkalin, memimpin kudeta dengan menguasai Bangkok.
Keesokan harinya tank dan kendaraan militer lainnya dengan persenjataan lengkap mulai ditempatkan di tempat-tempat strategis. Saat itu, Thaksin dan sebagian menterinya sedang menghadiri Sidang Umum PBB di New York.
Junta militer yang mengatasnamakan Dewan Pembaruan Demokratis mengatakan jika pemerintahan Thaksin sudah menghina raja, mencampuri urusan badan-badan pemerintahan, dan membuat perpecahan masyarakat Thailand.
Dengan berbagai alasan tersebut, pihak militer memutuskan kudeta dan segera dilakukan Pemilu demi memulihkan demokrasi di negara tersebut.
Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Alexander Haryanto