Profil PM Nepal Sharma Oli yang Mundur Usai Didemo Rakyat

tirto.id - Perdana Menteri (PM) Nepal KP Sharma Oli mundur dari jabatannya usai demo besar yang menewaskan 19 orang dan membuat 100 orang lebih terluka. Sharma Oli memberikan surat pengunduran dirinya pada Presiden Nepal, Ramchandra Paudel pada Selasa (9/9). Simak profil PM Nepal Sharma Oli berikut.

Demonstrasi besar-besaran terjadi di Kathmandu, ibukota Nepal sejak Senin (7/9). Demo yang diikuti oleh anak-anak muda Nepal yang menyebut aksi mereka sebagai “Protes Gen Z” itu memprotes pemerintahan Nepal saat ini yang dinilai penuh korupsi dan juga menentang pemblokiran 26 media sosial pada awal September ini.

Profil PM Nepal Sharma Oli

Khadga Prasad Sharma Oli, atau lebih dikenal sebagai K.P. Sharma Oli lahir pada 22 Februari 1952 di desa Iwa, distrik Tehrathum, Nepal Timur. Oli tumbuh dalam keluarga petani Brahmana. Ayahnya, Mohan Prasad Oli, memiliki pendidikan terbatas, sedangkan ibunya, Madhumaya Oli, meninggal dunia akibat cacar ketika Oli masih berusia empat tahun.

Oli menyelesaikan ujian School Leaving Certificate (SLC) pada tahun 1970 di Adarsha Secondary School. Terpengaruh oleh gerakan anti-Panchayat dan Naxalbari di India, serta pamannya sendiri, Ramnath Dahal, Oli mulai terlibat dalam politik radikal sejak remaja.

Ia bergabung dengan sebuah faksi dari Partai Komunis Nepal pada usia 18 tahun dan di tahun yang sama ia juga ditangkap karena termasuk dalam kelompok yang bertujuan untuk meruntuhkan, melemahkan, atau menggulingkan suatu sistem pemerintahan yang sah.

Peran Oli dalam pemberontakan Jhapa, sebuah gerakan bersenjata sayap kiri pada awal 1970-an, menjadi titik balik karier politiknya. Pada 1973, ia dicopot dari jabatan sekretaris koordinasi dan dikeluarkan dari kelompok tersebut.

Tak lama setelah itu, ia ditangkap dan dipenjara oleh rezim Panchayat. Ia mendekam di berbagai penjara, termasuk empat tahun dalam sel isolasi, hingga dibebaskan pada tahun 1987 setelah hampir 14 tahun di balik jeruji.

Setelah bebas, Oli terlibat aktif dalam Partai Komunis Nepal (Marxist–Leninist) yang saat itu dipimpin oleh Madan Bhandari. Ia menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk sebagai kepala wilayah Lumbini dan kemudian sebagai anggota komite pusat.

Setelah penyatuan partai menjadi CPN (Unified Marxist–Leninist) pada 1991, Oli menjadi tokoh kunci dalam partai dan terpilih sebagai anggota parlemen dari Jhapa 6 dalam pemilihan umum pertama pasca revolusi.

Pada 1994, ia kembali terpilih dan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di pemerintahan Man Mohan Adhikari. Ia dikenal sebagai pengkritik keras terhadap dominasi India dalam kebijakan luar negeri Nepal.

Meski sempat mengalami kekalahan dalam pemilu 2008, Oli bangkit kembali dalam pemilu 2013 dan berhasil menjadi pemimpin fraksi parlementer UML. Pada kongres partai tahun 2015, ia mengalahkan mantan Perdana Menteri Madhav Kumar Nepal dan terpilih sebagai ketua partai.

Ia pertama kali menjabat sebagai Perdana Menteri Nepal pada Oktober 2015, pada saat negara sedang mengalami krisis besar akibat blokade perbatasan oleh kelompok Madhesi yang didukung India.

Masa jabatan pertamanya berakhir pada Agustus 2016, namun ia kembali menjabat pada Februari 2018 setelah kemenangan besar koalisi sayap kiri. Selama periode ini, Oli menghadapi kritik luas atas gaya kepemimpinan yang dianggap otoriter, termasuk pembungkaman terhadap media dan penunjukan pejabat berdasar kedekatan politik.

Oli menjabat kembali sebagai Perdana Menteri untuk keempat kalinya pada Juli 2024, setelah menyepakati kesepakatan rotasi kekuasaan dengan pemimpin Partai Kongres Nepal, Sher Bahadur Deuba.

Pemerintahannya memicu kemarahan publik dengan memblokir akses ke media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lainnya di tengah meningkatnya kritik terhadap korupsi dan nepotisme.

Protes besar-besaran yang dipimpin oleh generasi muda meletus di Kathmandu yang menewaskan 19 orang dan melukai 100 orang. Pada 9 September 2025, Oli mengundurkan diri dari jabatannya.

“Mengingat situasi yang sulit di negara ini, saya telah mengundurkan diri efektif hari ini untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan membantu menyelesaikannya secara politis sesuai dengan konstitusi,” tulis Oli dalam suratnya kepada Presiden Ramchandra Paudel pada hari Selasa (9/9/2025) seperti diberitakan Al Jazeera.