Profil PM Australia Anthony Albanese dan Kaitannya dengan Gaza

tirto.id - Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, diadukan ke International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional oleh lebih dari 100 pengacara Australia pada Senin, 4 Maret 2024. Ia dituduh terlibat dalam aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Gaza di Palestina. Seperti apa profil Anthony Albanese sebenarnya?

Tuntutan pada Albanese dilakukan tim pengacara Australia dari Birchgrove Legal yang dipimpin penasihat hukum, Sheryn Omeri. Mereka telah mengumpulkan banyak bukti selama berbulan-bulan yang mengarah pada dugaan keterlibatan Albanese atas genosida di Gaza. Dokumen bukti tersebut turut menguraikan tanggung jawab kriminal individu dari Albanese yang berkaitan dengan situasi Palestina.

Ada sebanyak 92 halaman pada dokumen tersebut dan telah diserahkan ke Kantor Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan KC. Dokumen ini juga menjelaskan tindakan yang sudah diambil Albanese, para menteri termasuk Menteri Luar Negeri Wong, hingga anggota parlemen dan Pemimpin Oposisi yang perlu dipertimbangkan untuk diselidiki Jaksa Penuntut.

Albanese menjadi pemimpin negara Barat perdana yang diadukan ke ICC karena dinilai melanggar Pasal 15 Statuta Roma. Menurut laman Common Dreams, selama lima bulan terakhir sejak Israel melakukan pemboman yang menewaskan lebih dari 30.000 warga Gaza, Albanese telah memberikan dukungan politik dan materi bagi pemerintah serta militer Israel.

Apa Kaitan PM Australia dengan Genosida di Gaza?

Ada beberapa kaitan PM Anthony Albanese terhadap kejadian genosida di Gaza. Setidaknya ditemukan lima hal yang telah dilakukannya berdasarkan dokumen bukti yang dilayangkan oleh lebih 100 pengacara Australia ke Kantor Jaksa Penuntut ICC, yaitu:

• Membekukan dana $6 juta yang seharusnya diberikan kepada badan bantuan utama yang beroperasi di Gaza - UNRWA - di tengah krisis kemanusiaan, yang didasarkan pada klaim tak berdasar dari Israel usai Mahkamah Internasional menyatakan Israel melakukan genosida di Gaza.
• Memberikan bantuan militer dan menyetujui ekspor pertahanan ke Israel. Bantuan tersebut dapat digunakan oleh IDF untuk melakukan kejahatan genosida dan kemanusiaan.
• Mengerahkan kontingen militer Australia secara ambigu ke wilayah tersebut, yang lokasi dan perannya tidak diungkap dengan pasti.
• Mengizinkan warga Australia, baik eksplisit atau implisit, untuk melakukan perjalanan ke Israel dan bergabung dengan IDF serta mengambil bagian dalam berbagai serangan ke Gaza.
• Memberikan dukungan politik tegas mengenai tindakan Israel, sebagaimana dibuktikan melalui pernyataan politik PM dan anggota Parlemen lainnya, termasuk Pemimpin Oposisi.

Profil PM Australia Anthony Albanese

Anthony Albanese menjadi Perdana Menteri Australia pertama yang berasal dari keturunan Italia-Australia. Pria kelahiran New South Wales, Sydney, pada 2 Maret 1963 tersebut memiliki nama panggilan Albo. Ia dilantik menjadi PM Australia ke-31 pada 23 Mei 2022.

Masa kecil Albanese dihabiskannya bersama ibunya. Maryanne, yang menjadi orang tua tunggal. Ibunya merupakan pensiunan penyandang disabilitas. Mereka tinggal di perumahan dewan yang ada di barat Sydney dengan kehidupan yang seadanya.

Maryanne adalah sosok yang memberikan pengaruh kuat dalam kehidupan Albanese. Meski kedua tangan Maryanne lumpuh akibat radang sendi parah di usia awal 30-an, Albanese menaruh hormat mendalam bagi ibunya yang masih tetap bekerja untuk menghidupi anaknya. Darinya juga, Albanese mengaku belajar mengenai keadilan sosial.

Albanese menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Sydney dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 1984. Ia lalu lolos menjadi anggota Parlemen Australia yang mewakili Grayndler di Sydney pada 1996. Ia mewakili komunitas tempatnya dibesarkan.

Saat menjadi anggota parlemen, Albanese sempat mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) kontroversial pada 1998. Ia mengusulkan RUU mengenai manfaat dana pensiun yang seharusnya diberikan setara bagi pasangan sesama jenis sebagaimana diterima pasangan heteroseksual. RUU tersebut tiga kali gagal disahkan.

RUU Albanese tersebut akhirnya disahkan pada 2007 bersamaan dengan 84 perubahan lain di undang-undang persemakmuran ketika terpilihnya Pemerintahan Buruh oleh PM Kevin Michael Rudd. Undang-undang ini menghapus diskriminasi pada pasangan sesama jenis dan anak-anak mereka.

Pada pemilu federal 2007, Partai Buruh menjadi pemenangnya. Albanese lalu diangkat sebagai Menteri Infrastruktur pertama di Australia. Ia bersama pemerintah melipatgandakan anggaran jalan raya dan meningkatkan investasi kereta api 10 kali lipat agar tercipta ribuan tenaga kerja yang merata di Australia.

Di kala PM Kevin Rudd berhasil mempertahankan jabatannya pada 2013, Albanese diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri. Selanjutnya, giliran Albanese menjadi pemimpin Partai Buruh Australia pada 20 Mei 2019.

Dalam pemilu federal 2022, Partai Buruh Australia kembali memenangkan kontestasi. Posisi Perdana Menteri diserahkan kepada Anthony Albanese pada 23 Mei 2022.