tirto.id - Presiden Joko Widodo telah mengirimkan satu nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2018-2023 kepada DPR RI pada 23 Februari 2018. Sosok tunggal yang diajukan Jokowi itu ialah Perry Warjiyo yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur BI.
Sebelum memilih Perry sebagai kandidat tunggal, sejumlah nama lain disebut-sebut juga sempat dipertimbangkan Jokowi. Di antaranya, Chatib Basri yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dan juga Gubernur BI Agus Martowardojo.
“Siang tadi [pengajuan nama calon Gubernur BI] diterima DPR,” kata Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi pada Jumat, seperti dikutip Antara.
Komisi XI DPR RI pun telah membenarkan adanya Surat Presiden yang dikirimkan oleh Sekretariat Negara. Meski begitu, Mukhamad Misbakhun selaku anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan dan Perbankan menilai surat itu bersifat rahasia sehingga nama calon yang diajukan tidak bisa diungkapkan begitu saja.
“Hanya Ketua DPR RI yang mengetahui siapa nama calon Gubernur BI yang diusulkan oleh Bapak Presiden Jokowi,” kata Misbakhun.
Setelah menerima usulan nama tersebut, DPR RI bakal membacakan surat tersebut dalam Rapat Paripurna selanjutnya untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah. Dari situ, Komisi Keuangan akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada calon Gubernur BI.
Jabatan Perry sebagai Deputi Gubernur BI sendiri memang akan berakhir pada April 2018. Dirinya menduduki posisi tersebut sejak 15 April 2013.
Perry yang lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 25 Februari 1959 itu telah memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 1984. Ia merupakan Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sebelum memperoleh gelar Master dan PhD di bidang Moneter dan Keuangan Internasional dari Iowa State University, Amerika Serikat, berturut-turut pada 1989 dan 1991.
Di sepanjang kariernya sebelum menjadi Deputi Gubernur BI, Perry pernah menempati posisi Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Pada 2009, Perry juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.
Selain itu, Perry juga pernah menjabat sejumlah posisi yang berada di lingkup transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, penelitian pendidikan dan bank sentral, manajemen devisa dan pengelolaan utang luar negeri, sekaligus menjadi Kepala Biro Gubernur BI.
Di luar itu, Perry pun sempat berkiprah sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF) pada 2007-2009. Selama menjabat, Perry mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.
Di sela kesibukannya sebagai pejabat BI, Perry merupakan dosen pascasarjana untuk bidang Ekonomi Moneter dan Ekonomi Keuangan Internasional di Universitas Indonesia dan dosen tamu di beberapa universitas lainnya. Ia juga telah menulis serta mempublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah seputar isu perekonomian, moneter, dan internasional.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari
