Masuk tirto.id
tirto.id - Sekolah Rakyat menjadi program prioritas Presiden Prabowo untuk mengatasi kemiskinan antargenerasi. Menurut Prof. M. Nuh, selaku Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, program ini merupakan langkah preventif untuk mencegah kemiskinan, bukan reaktif.
"Biasanya kita bantu setelah miskin. Sekarang kita cegah agar anak-anak keluarga miskin tidak ikut jatuh miskin," kata M. Nuh dalam wawancara bersama CNN Indonesia Newsroom.
Mantan Menteri Pendidikan Nasional itu menerangkan, Sekolah Rakyat akan menggunakan kurikulum nasional yang ditunjang dengan fasilitas digital beserta pendidikan karakter, life skills, dan keagamaan. Beroperasi dengan model sekolah berasrama yang gratis, Sekolah Rakyat sekaligus meringankan biaya personal peserta didik.
M. Nuh menambahkan pemerintah saat ini sedang berupaya mengejar target pembukaan Sekolah Rakyat pada Juli 2025 dengan menyiapkan infrastruktur sarana-prasarana hingga Sumber Daya Manusia (SDM).
Terkait SDM, kata M. Nuh, saat ini proses seleksi kepala sekolah sedang berlangsung. Calon siswa Sekolah Rakyat pun menerima pembekalan agar siap secara mental dan akademik.
Dalam sesi wawancara itu, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono pun turut menjabarkan seluk-beluk program Sekolah Rakyat. Dia menekankan, Sekolah Rakyat merupakan mandat Presiden Prabowo Subianto sebagai solusi mengatasi kemiskinan ekstrem.
"Presiden memberikan amanat jelas: putus transmisi kemiskinan dan muliakan saudara-saudara kita yang tidak mampu," kata dia.
Untuk itu, pemerintah telah menganggarkan dana Rp2,3 triliun dengan target 100 Sekolah Rakyat dapat beroperasi. Program ini diharapkan bakal membantu anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
Selain itu, beda dari revitalisasi sekolah umum, program Sekolah Rakyat dirancang sebagai respons spesifik terhadap persoalan terkait pendidikan yang kerap tak tersentuh. Misalnya, ketimpangan fisik dan geografis, hingga biaya kebutuhan siswa yang masih membebani orang tua meskipun pendidikan digratiskan.
"[Program Sekolah Rakyat] Bukan hanya soal membangun gedung, ini tentang memulihkan martabat," tegas Agus Jabo.
Menjawab Kekhawatiran
Pada kesempatan yang sama, pengamat pendidikan Darmaningtyas, menyampaikan dua catatan mengenai program Sekolah Rakyat. Pertama, dia mengkhawatirkan risiko tumpang tindih kewenangan terkait pendidikan pada saat tata kelola Sekolah Rakyat ditangani oleh Kementerian Sosial. "Kemensos seharusnya memperkuat sisi sosial. Pendidikan sebaiknya tetap menjadi domain Kemendikbud dan Kemenag," ujar dia.
Kedua, Darmaningtyas juga mengkhawatirkan efek segregasi sosial. "Kalau orang miskin dikumpulkan jadi satu tanpa jembatan relasi sosial dengan kalangan lain, mereka bisa terperangkap dalam lingkaran kemiskinan."
Merespons hal itu, Prof. M. Nuh menjawab dengan lugas kekhawatiran tentang segregasi sosial. Dia mencontohkan, SMA Unggulan CT Arsa Foundation yang dibuka khusus untuk siswa miskin dapat melahirkan lulusan unggulan. Apalagi, dalam Sekolah Rakyat, interaksi dengan sekolah lain dan dunia luar juga akan diperkuat agar peserta didik tidak terjebak dalam eksklusivitas sosial.
"Tidak soal siapa [yang] kita kumpulkan, tapi bagaimana kita membangkitkan semangat mereka untuk mendobrak batas," M. Nuh menegaskan.
Sementara itu, Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat akan ditentukan oleh kualitas tata kelola dan pengawasannya. Maka itu, kata dia, satuan tugas (satgas) lintas-kementerian telah dibentuk, dengan sistem audit internal dan eksternal yang melibatkan BPKP hingga DPR.
"Kami ingin memastikan setiap rupiah dari Rp2,3 triliun itu betul-betul menyentuh mereka yang berhak," ucapnya.
Meskipun menyimpan asa besar, Sekolah Rakyat tak luput dari ujian: dari eksekusi teknis hingga legitimasi kelembagaan. Namun, ketika jurang pendidikan masih menjadi warisan abadi, program ini berpotensi menjadi salah satu pintu keluar paling ambisius dalam sejarah modern pendidikan sosial Indonesia.
Kini, Agus Jabo melanjutkan, tugas pemerintah bukan hanya membangun sekolah, tetapi juga merawat kepercayaan publik bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek seremonial, melainkan jembatan menuju keadilan sosial.
Pada tahap awal realisasi program, pemerintah akan membuka 63 Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi itu tersebar di Pulau Jawa (34), Sumatera (13), Sulawesi (8), Bali dan Nusa Tenggara (3), Kalimantan (2), Maluku (2), dan Papua (1).
Setelah 63 sekolah tersebut beroperasi, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi lainnya secara bertahap hingga mencapai 100 titik. Untuk target jangka panjang, pemerintah berharap Sekolah Rakyat hadir di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
