tirto.id - Presiden Joko Widodo menyebut praktik demokrasi politik di Indonesia sudah kebablasan sehingga membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem.
Pandangan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura periode 2016-2020 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu (22/2/2017), seperti diberitakan Antara.
"Banyak yang bertanya pada saya apakah demokrasi kita terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab ya demokrasi kita terlalu kebablasan dan praktik demokrasi politik yang kita lakukan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem," kata Presiden.
Ia mencontohkan, artikulasi politik ekstrem yang muncul di antaranya liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Menurut dia, penyimpangan praktik demokrasi itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang sebenarnya harus dihindari.
"Penyebaran fitnah, kabar bohong, saling memaki, saling menghujat, kalau diteruskan bisa menjurus pada pecah-belah bangsa kita," katanya.
Namun, Presiden meyakini bahwa hal ini menjadi ujian yang jika bangsa ini berhasil melaluinya dengan baik akan menjadikan bangsa Indonesia semakin dewasa, matang, dan tahan uji.
Presiden mengajak masyarakat untuk tidak larut dalam hal itu hingga lupa pada pekerjaan utama yakni menyejahterakan rakyat.
"Dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum aparat harus tegas, tidak usah ragu-ragu," katanya.
Pada kesempatan itu dilantik 147 kader menjadi pengurus Partai Hanura dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Ketua Dewan Pembina Wiranto.
Acara juga dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh partai di antaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Umum PPP Rommahurmuziy.
Selain itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil DPD RI Farouk Muhammad, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, serta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
