tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dipanggil Presiden Joko Widodo untuk membahas sejumlah isu di sektor perikanan, termasuk masalah nelayan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna.
“Saya laporkan tentang budidaya, tentang banyak kegiatan yang bisa memperkuat nelayan kita terutama yang kecil, yang masalah pakan, ada alternatif. Banyaklah yang kami laporkan,” kata Edhy usai menemui Presiden Jokowi, di halaman Istana Negara Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Edhy menjelaskan Presiden Jokowi juga menanyakan soal kegiatan di perairan Natuna.
Menurut Edhy, Natuna yang tercakup dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 memiliki potensi tangkapan sebesar 700 ribu ton.
Dia menambahkan nelayan-nelayan Indonesia pun harus berlayar di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Selain WPP 711, Edhy menjelaskan, pemerintah juga harus fokus kepada 10 WPP lain yang memiliki potensi perikanan tangkap besar.
"Natuna kan salah satu perbatasan di WPP 711. Kan ada masih 10 WPP lain. Natuna termasuk paling kecil potensi ikan dibandingkan tempat lain. Makanya kami juga perlu fokus di ZEE yang lain," kata dia.
Selain itu, terkait aturan pembatasan ukuran kapal tangkap dan kapal pengangkut maksimal 150 GT, Edhy mengatakan akan melakukan evaluasi atas regulasi tersebut.
"Itu kami hitung semua. Masalah utama pembatasan itu kan 'sustainable' laut kita, keberadaan ikan kita. Presiden tidak setuju kalau kita kasih sebesarnya, seluas-luasnya. Jadi diatur, dikontrol," ujar Edhy.
Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan uji publik dan meminta masukan dari masyarakat terkait evaluasi peraturan itu.
"Para ahli saya kumpulkan jadi penasihat. Pelaku usaha juga menjadi komisi pemangku kepentingan, supaya mereka saling mendengar," kata Edhy.
