tirto.id - Jika Soeharto punya barisan mantan ajudan yang kemudian berjaya, Megawati Soekarnoputri pun sama. Yang membedakan adalah soal jumlah. Megawati tak lebih dari 3,5 tahun jadi presiden, kalah dari Soeharto yang berkuasa tiga dekade. Dua ajudan Megawati yang menonjol adalah Pramono Edhie Wibowo dan Budi Gunawan.
Kolonel Pramono Edhie Wibowo di tahun 2000 adalah Komandan Grup 5 Kopassus di Cijantung. Suatu hari, Grup 5 kedatangan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Ibu Wapres didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Tyasno Sudarto, Menteri Perindustrian Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Orang yang disebut terakhir adalah kakak ipar Pramono. SBY menikahi kakak perempuannya, Kristiani Herawati (Ani Yudhoyono).
Dalam kunjungan itu, Pramono sebagai komandan memberi penjelasan kepada Megawati soal keahlian anggota Grup 5 Kopassus sebagai prajurit komando dengan kemampuan antiteror.
“Tidak berselang lama dari kunjungan itu, Kolonel Edhie diangkat menjadi ajudan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri,” tulis Rajab Ritonga dalam Pramono Edhie Wibowo: Cetak Biru Indonesia Ke Depan (2014: 41).
Di Grup 5 Kopassus, Pramono menggantikan kawan seangkatannya waktu di Akabri, Kolonel Sahri Siregar.
Ajudan Wakil Presiden adalah penugasan pertama Edhie di luar korps baret merah—korps yang pernah dipimpin ayahnya. Kala itu Presiden RI adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tahun 2001 kondisi politik berubah. Setelah Gus Dur lengser dan Megawati naik jadi presiden, Pramono tetap jadi ajudan Megawati. Bedanya, jika sebelumnya Ajudan Wakil Presiden, kini dia adalah Ajudan Presiden.
Di tahun-tahun terakhir kepresidenan Megawati, rupanya popularitas kakak ipar Pramono, SBY, semakin meningkat dan menyaingi presiden. “Posisi Edhie Wibowo sebagai ajudan 'terjepit' diantara Megawati dengan Yudhoyono (SBY), namun dia tetap berusaha humble dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai ajudan Megawati,” tulis Rajab Ritonga (hlm. 46).
Menjadi serba salah tentu dirasakannya. Meski begitu, Pramono tetap diperlakukan dengan baik oleh Megawati. Seperti dicatat Rajab Ritonga, “Edhie tetap dipertahankan sebagai ajudan hingga masa pemerintahan Megawati berakhir.”
Setelah tak jadi ajudan, di masa awal kepresidenan kakak iparnya, Pramono sempat ditugaskan di Sesko TNI sebagai perwira staf ahli bidang ekonomi politik. Lima bulan kemudian, dia mengisi jabatan Wakil Danjen Kopassus dengan pangkat brigadir jenderal. Setelah 2,5 tahun jadi wakil, Pramono dijadikan Kepala Staf Kodam Diponegoro, dengan pangkat sama.
Setelah pengganti Mayor Jenderal Rasyid Qurnuen, Mayor Jenderal Soenarko, selesai menjabat Danjen Kopassus, barulah Pramono jadi Danjen, dari 2008 hingga 2009. Pangkatnya naik jadi mayor jenderal. Dengan pangkat itu pula dia kemudian menjadi Panglima Kodam Siliwangi (Jawa Barat).
Setelah menjabat Panglima Kodam Siliwangi dari 2009 hingga 2010, barulah dia menjadi Panglima Kostrad (Pangkostrad) dari 2010 hingga 2011. Pangkatnya pun naik jadi letnan jenderal. Dari Pangkostrad dia lalu menjadi Kasad, dari 2011 hingga 2013, tentu saja dengan pangkat jenderal bintang empat.
Jabatan-jabatan tersebut tak pernah dipegang SBY ketika masih aktif di ketentaraan. SBY lebih dikenal sebagai jenderal staf.
Kasad adalah jabatan terakhir Pramono di militer. Setelahnya dia pensiun dan masa jabatan iparnya harus berakhir pada 2014.
Di masa pensiun, dia masuk Partai Demokrat. Ipar-iparnya juga ada di sana. Pramono pernah pula mengikuti Konvensi Capres Partai Demokrat.
Begitulah karier Pramono Edhie Wibowo sebagai mantan ajudan Megawati.
Balas Budi untuk Budi Gunawan
Ajudan beken Megawati lainnya tentu saja Budi Gunawan. Jika Pramono dari Angkatan Darat, maka Budi Gunawan dari kepolisian.
Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), sejak 9 September 2016. Lulusan Akabri Kepolisian Semarang Angkatan 1983 ini dianggap sebagai perwira polisi cemerlang. BG pernah menjadi Kepala Kepolisan Sektor Tanjung Karang, Bandar Lampung; Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) di Palembang; dan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Bogor.
BG harus meninggalkan sebentar masa dinasnya di kepolisian, karena pada 1999 dia ditarik menjadi ajudan Megawati. Setelah Gus Dur lengser dan Megawati naik jadi Presiden, BG tetap ajudan Megawati. Jika sebelumnya Ajudan Wakil Presiden, kini Ajudan Presiden. Pangkatnya ketika itu setara kolonel atau komisaris besar (kombes).
Setelah Megawati tak jadi presiden lagi, BG kembali ke pangkuan Kepolisian Republik Indonesia. Di masa kepresidenan SBY, BG pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Jambi dan Bali. Selain itu dia pernah menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Latihan (Kalemdiklat) Polri, Kepala Divisi Binkum, dan Kepala Divisi Propam.
Beberapa saat setelah Joko Widodo menjabat presiden, BG menjadi Wakil Kepala Kepolisian RI dari 2015 hingga 2016, dengan pangkat komisaris jenderal (komjen).
BG pernah dicalonkan menjadi Kepala Kepolisan Republik Indonesia. “Pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri diduga usulan secara tidak resmi dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),” tulis Monang Siahaan dalam KPK dan POLRI Bersatulah Memberantas Korupsi (2015: 120). “Sedikit banyaknya Komjen Pol Budi Gunawan mengetahui kebaikan dan kekurangan Megawati selama menjabat Presiden RI.”
Usulan dari Mega biasanya sulit ditolak Jokowi.
Pencalonan ini dianggap sebagai balas jasa. Belakangan BG tak pernah jadi Kapolri. Dia malah jadi Kepala BIN. Meski "hanya" Wakapolri dan Kepala BIN, jabatan BG tetaplah mentereng.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
