Prabowo Klaim Tak Pernah Perintahkan Mobilisasi Isu PKI

tirto.id - Terkait hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut isu kebangkitan PKI cukup beririsan dengan Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku tidak tahu menahu soal hasil survei ini.

"Saya tidak tahu, tidak ada," kata dia, saat menghadiri acara deklarasi bakal calon gubernur NTB, H Ahyar Abduh-Mori Hanafi, di kota Mataram, Minggu (1/10/2017).

Disinggung apakah dia dan Partai Gerindra pernah menginstruksikan untuk memobilisasi isu PKI seperti yang disebut hasil survei SMRC, Prabowo menegaskan tidak pernah. "Ini orang partai, ada instruksi. Tidak ada instruksi saya," kata Prabowo.

Lembaga penelitian SMRC mengumumkan hasil survei terhadap 1.057 responden melalui wawancara tatap muka, dengan margin error 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut survei SMRC, 86,8 persen responden atau hampir semua warga tidak setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI di Tanah Air.

Warga yang menyatakan setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI hanya 12,6 persen responden.

Sedangkan yang yakin kebangkitan PKI telah mengancam negara hanya sekitar lima persen dari populasi dewasa nasional.

Sejalan dengan itu, warga yang setuju dengan opini bahwa Jokowi adalah orang atau terkait dengan PKI hanya sebesar 5,1 persen. Sementara yang tak setuju 75,1 persen.

SMRC dalam survei itu mencermati opini masyarakat tentang isu kebangkitan PKI cukup beririsan dengan pendukung Prabowo, dan dengan beberapa pendukung partai politik, terutama PKS dan Gerindra.

Menurut Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, peristiwa G30S/PKI jangan dijadikan komoditas politik, baik jangka pendek maupun untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang.

"Kalau ada yang goreng, yang goreng itu ditanya, cari siapa yang goreng dan tanyakan maunya apa. Jangan sampai peristiwa G30S/PKI ini menjadi komoditas politik," kata Wiranto di Jakarta, Minggu (1/10/2017).

Menurut dia, peristiwa G30S/PKI ini jika dibawa ke politik akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan suasana yang saling salah menyalahkan dan akhirnya mengganggu stabilitas nasional, seperti diberitakan Antara.