tirto.id - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran komisaris BUMN di sektor perbankan dikurangi. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).
Menurut Airlangga, Prabowo ingin jajaran komisaris BUMN perbankan diisi profesional. Oleh karena itu, Prabowo hendak memangkas jumlah komisaris BUMN perbankan.
"Manajemen BUMN perbankan sekarang itu, memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," ucapnya di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Dengan demikian, kata Airlangga, pasar akan menilai BUMN sektor perbankan lebih baik. Di satu sisi, ia belum mengungkapkan berapa komisaris yang akan ditempatkan di satu BUMN perbankan.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga belum mengungkapkan komisaris di BUMN perbankan mana yang akan dikurangi. Ia hanya memastikan jajaran komisaris BUMN perbankan bakal lebih ringkas.
"Jadi, market melihat baik Bank Mandiri maupun BRI ini diterima dengan cukup baik bahwa baik dari direksi maupun komisarisnya dan diisi jumlahnya tidak terlalu banyak," urainya.
"Itu sesuai kebutuhan, tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya lebih gemuk, sekarang lebih ringkas," lanjut dia.
Airlangga menambahkan, jajaran komisaris BUMN perbankan memang ada sebagian yang berasal dari Bank Indonesia (BI). Hal tersebut mencerminkan jajaran komisaris yang diisi orang profesional.
"Ya itu arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi, kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misal kalau untuk BRI unsur kementerian teknis, UMKM sudah ada," tutur Airlangga.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
