tirto.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mempermasalahkan bila Partai Gerindra mencoba mendaftar dalam paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2019-2024.
PPP juga tak masalah bila nantinya Gerindra berada dalam satu paket dengan partai-partai Koalisi Indonesia Kerja.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani usai mendampingi Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).
"Intinya adalah PPP tidak berkeberatan dengan Gerindra. Kalau itu kan soal di parlemen, ya. PPP bagian dari itu tidak keberatan Gerindra kalau kemudian ada dalam satu paket," jelas Arsul.
Meski begitu, Arsul mengatakan, PPP tak bisa memutuskan sendiri, sehingga perlu diputuskan bersama-sama dengan parpol-parpol dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Selain itu, kata dia, soal masuknya Partai Gerindra, Arsul menambahkan perlu dilakukan rembugan dalam menyikapi adanya ide penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang.
Ide penambahan jumlah pimpinan ini dimunculkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan PPP siap membuka peluang untuk menyetujui opsi ini.
"Ya kami membuka opsi itu, mendiskusikan itu dengan membuka opsi itu," ujar dia.
Sinyalemen kader Gerindra jadi pimpinan MPR RI juga disampaikan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah.
Sebelumnya, ia menyebut ari unsur partai politik KIK dan unsur partai politik Koalisi Adil Makmur dan bersama DPD RI bisa gabung dalam paket elite MPR melalui musyawarah mufakat.
"Ibu Mega mengharapkan pemilihan pimpinan MPR itu dilaksanakan secara aklamasi. MPR periode yang akan datang memiliki pekerjaan besar memiliki agenda besar yaitu untuk mengamandemen secara terbatas UUD Dasar 1945. Oleh karena MPR punya agenda besar pada periode yang akan datang diharapkan kondisi objektif MPR dalam keadaan yang solid," kata Basarah.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Zakki Amali
