Menuju konten utama

PPP & Gerindra Bahas Soal Isu 10 Pimpinan MPR Akan Boros Anggaran

Ada kritik dari masyarakat seolah semuanya di MPR, sehingga boroskan anggaran negara

PPP & Gerindra Bahas Soal Isu 10 Pimpinan MPR Akan Boros Anggaran
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Asrul Sani memberikan keterangan pers sebelum debat di mulai, Sabtu (13/4/2019). mengatakan bahwa paslon nomor urut 01 sudah menyiapkan sejumlah kejutan dalam debat bertema ekonomi malam ini. tirto.id/Hendra Friana

tirto.id - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membocorkan hasil pertemuan antara Plt Ketua Umum (Ketum) PPP Suharso Monoarfa dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu salah satu yang dibahas adalah soal adanya usulan 10 pimpinan MPR.

Dalam pertemuan itu kata Asrul PPP dan Gerindra sepakat untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan seluruh ketua umum partai mengenai usulan 10 pimpinan MPR sebagaimana yang diwacanakan oleh PAN.

"Semua [akan dibahas] minimal kalau tidak bertemu pimpinan parpol ya kami bertemu fraksi maunya seperti apa. Di satu sisi ada kebutuhan untuk kebersamaan, tapi di satu sisi ada kritik dari masyarakat ini kok semuanya di MPR, seolah ini akan boroskan anggaran negara," kata Asrul saat ditemui di pelataran Ruang Rapat Paripurna, Senayan, Jumat (16/8/2019).

Asrul mengatakan partainya tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Ia akan terlebih dahulu menimbang usulan PAN dan mendengar langsung dasar usulan tersebut.

"Kita kemarin sepakat ingin mendalami dulu dengan yang lain. Kita tidak ingin gagah-gagahan tetapi lima tahun atau harus diubah. Ini kita ingin dengar alasan terutama dari yang usul. Saya baru ketemu Yandri [Ketua DPP PAN], dia bilang okelah nanti kita jelaskan apa alasannya," kata Asrul.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan tak masalah dengan pernyataan PAN yang mengusulkan agar paket MPR memiliki 10 pimpinan. Menurutnya, hal tersebut bisa saja terjadi jika semua fraksi partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat.

Namun kata dia, perlu dilakukan musyawarah terlebih dahulu dan juga merevisi Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

"Kalau disepakati bersama, why not? Kalau disepakati bersama. Seperti sekarang kan ada 10 juga toh. Tapi nanti tergantung pada musyawarah, kami perlu ada kesepakatan bersama dalam hal ini UU MD3 nya," kata Fadli saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019).

Baca juga artikel terkait PIMPINAN MPR atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Politik
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Irwan Syambudi