tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah membuka proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK, pada 10 Juni-4 Juli 2024. Tahun ini, calon siswa memiliki kesempatan untuk mendaftar melalui empat jalur berbeda, yaitu prestasi, zonasi, afirmasi, serta perpindahan tugas orang tua. Proses ini diharapkan memberikan kesempatan yang lebih adil dan merata bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas di Jakarta.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menuturkan, terdapat penyesuaian dalam pendaftaran PPDB DKI Jakarta tahun ini. Misalnya, selain Kartu Keluarga (KK), surat keterangan domisili kini menjadi syarat wajib yang harus disertakan oleh Calon Peserta Didik Baru (CPDB) PPDB DKI 2024.
"Tahun 2024 ini, kita mengatur CPDB penduduk DKI yang dibuktikan dengan KK dan berdomisili di DKI. Kalau tahun lalu hanya penduduk DKI yang dibuktikan dengan KK, tahun ini juga dibutuhkan surat keterangan domisili," ujar Budi, dalam siaran YouTube Disdik DKI Jakarta, dikutip Minggu (9/5/2024).
Budi juga menjelaskan perbedaan lainnya, yaitu penerapan jalur zonasi untuk jenjang SD. Pada 2023, jalur zonasi hanya berlaku untuk SMP serta SMA/SMK.
Selanjutnya, calon pendaftar jalur Perpindahan Tugas Orang tua (PTO) sekarang wajib menyertakan KK DKI Jakarta yang diterbitkan tidak lebih dari setahun. Pada 2023, calon pendaftar jalur PTO hanya diwajibkan menyertakan surat keterangan domisili.
Budi mengungkapkan, untuk mengurus KK DKI, orang tua CPDB harus memiliki Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) domisili asal. Orang tua CPDB kemudian membawa SKPWNI tersebut ke Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan KK DKI.
"Misalkan, orang tua CPDB dari Bogor pindah tugas ke DKI, maka harus ada SKPWNI dari Bogor ke DKI. Baru dari DKI, kita tarik data tersebut dan kita masukkan sesuai kondisi tempat tinggal saat ini. Akhirnya, ada KK DKI yang menyatakan bahwa orang tua tersebut bertugas di sini dan ikut pindah," katanya.
Perbedaan lainnya adalah jalur anak guru (sub-jalur perpindahan tugas orang tua) kini menerima anak pendidik dan anak tenaga pendidik. Wakil Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta, Purwosusilo, mengutarakan, jalur anak pendidik atau tenaga pendidik hanya untuk CPDB di sekolah yang sama dengan orang tuanya.
Dia mencontohkan, A adalah guru/tenaga pendidik di SMA 1. Anak A bisa mendaftarkan diri melalui jalur anak guru/tenaga pendidik di SMA 1, tetapi tidak bisa di SMA 2. Contoh lain, B adalah guru/tenaga pendidik di SD 1. Anak B tidak bisa mendaftarkan diri melalui jalur anak guru/tenaga pendidik untuk jenjang SMP.
"Tapi, kuota (jalur anak guru/anak tenaga pendidik) terbatas, tidak semua," ucap Purwo.
Informasi jadwal lengkap PPDB DKI Jakarta 2024 bisa dibaca di link ini
Menyosialisasikan ke Sekolah Swasta
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Elva Qolbina, menilai, pelaksanaan PPDB DKI 2024 sudah berjalan baik, tetapi perlu ada sedikit perbaikan. Salah satunya memperbaiki layanan call center.
Ia masih melihat ada layanan call center yang tidak aktif. Tak hanya itu, dia juga meminta agar Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta untuk responsif terhadap keluhan warga yang NIK DKI-nya dinonaktifkan. Sebab, NIK DKI menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi CPDB.
Elva pun menyarankan Disdik Provinsi DKI Jakarta agar menyosialisasikan PPDB di sekolah-sekolah swasta. Karena tidak sedikit orang tua dari anak yang awalnya sekolah di swasta kemudian mendaftarkan anaknya di sekolah negeri.
"Catatan bagi Dinas Pendidikan, ke depannya penting melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan membantu peserta didik buat proses pendaftaran CPDB dalam PPDB," paparnya.
Orang Tua Dilibatkan
Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menyatakan, orang tua CPDB harus menerima informasi lengkap terkait PPDB DKI Jakarta. Karena itu, ia mengusulkan Disdik Provinsi DKI Jakarta untuk menggencarkan sosialisasi PPDB DKI.
"Apa pun yang terjadi, siswa ini kan tergantung kepada orang tuanya. Jadi, orang tuanya harus diberi informasi yang komprehensif terkait PPDB itu," tegas Trubus, Senin (6/6/2024).
Ia menyarankan pula agar Pemprov DKI Jakarta konsisten dalam membuat peraturan terkait PPDB. Dia menekankan pentingnya untuk tidak mengubah peraturan PPDB setiap tahun.
Pembuatan peraturan PPDB, menurut Trubus, sebaiknya melibatkan orang tua siswa. Sebab, mereka adalah pihak yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan CPDB.
Lebih lanjut, dia juga berharap, Disdik Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan tempat pengaduan PPDB DKI 2024 secara langsung (offline). Dengan kata lain, Disdik Provinsi DKI Jakarta tidak hanya bergantung pada pengaduan daring (online) atau call center.
"Menurut saya, pengaduan online itu hanya salah satu opsi. Utamakan posko pengaduan langsung yang harus ada dan diprioritaskan.Ini menunjukkan kedekatan antara Pemprov DKI dengan warga masyarakat," pungkas Trubus.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Intan Umbari Prihatin
