tirto.id - Politikus senior Partai Golkar Lawrence Siburian menyebut Ketua Umum Airlangga Hartarto sekarang melanggar Aturan Dasar/Aturan Rumah Tangga (AD/ART) Partai. Pasalnya, menurut dia, Airlangga telah mengajukan perubahan struktur kepemimpinan DPP ke Kementerian Hukum dan HAM.
Ia mengatakan, seharusnya Airlangga tidak melakukan perubahan struktur menjelang Munas Golkar karena berpotensi membuat kericuhan di Partai Golkar semakin besar.
"Itu kan bertentangan dengan AD/ART dan berpotensi timbulkan perpecahan dan apa urgensinya sudah mau munas kok," ujar Lawrence di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
Ia mengakui bahwa saat ini ada perbedaan pendapat di tubuh Partai Golkar, yakni mereka tetap ingin munas diselenggarakan Desember 2019, dan kedua mereka yang ingin munas pada Oktober 2019. Jika terjadi perpecahan, maka Lawrence mengingatkan bahwa Airlangga bertanggungjawab soal ini.
"Sangat berbahaya. Ini akan menimbulkan perpecahan. Kalau ada perpecahan dia [Airlangga] harus bertanggung jawab untuk itu," ucapnya lagi.
Untuk itu, Lawrence mendesak Airlangga segera melakukan rapat pleno partai. Seharusnya rapat itu diselenggarakan setiap bulan, tapi nyatanya, menurut Lawrence, tidak ada rapat pleno.
Menurut dia, tidak adanya rapat pleno ini juga menutup kemungkinan adanya percepatan munas. Dalam rapat itu, ia menilai, seharusnya bisa disepakati terjadinya munaslub.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
