tirto.id - Rencana pemerintah menggandeng Traveloka dan Tokopedia dalam pengembangan startup digital perjalanan umrah berbuntut polemik. Soalnya, dua unicorn tersebut dianggap punya modal cukup besar untuk mendistrupsi pasar dan menyebabkan ketidakseimbangan bisnis.
Apalagi, ada ribuan agen perjalan haji dan umrah yang belum berekspansi ke digital dan masih mengandalkan penjualan melalui kantor-kantor cabang yang ada di berbagai daerah.
Kepala Divisi Ticketing Barokah Madinah Tours and Travel, Rickho Maulana mengatakan, rencana pemerintah itu seharusnya menyasar para pengusaha travel haji dan umrah konvensional. Hal itu dianggap lebih baik karena dapat membuat para pelaku bisnis perjalanan umrah bisa naik kelas.
Jika dua perusahaan digital kakap itu masuk, ia khawatir persaingan justru merugikan ribuan bisnis yang sudah eksisting. Sebab, dengan modal yang dimilikinya, Tokopedia dan Traveloka dapat membanting harga paket perjalanan umrah dan membuat para calon jemaah ramai-ramai meninggalkan agen konvensional.
“Karena, kan, kami untuk bujet keuangannya tidak terlalu besar, sementara dua unicorn ini, kan, pendapatannya besar. Ini akan menurunkan harga saing di pasaran. Komponen tiket sama tournya bisa dimainkan," ucapnya saat ditemui di Hotel Raflesh, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).
Ia menjelaskan, komponen harga dalam paket perjalanan umrah saat ini didominasi oleh harga tiket maskapai penerbangan. Sementara sisanya adalah harga penginapan transportasi di Arab Saudi hingga antar jemput ke bandara.
Jika Traveloka dan Tokopedia bisa melakukan booking penerbangan, maka harga tiket dapat ditekan dan biaya paket perjalanan menjadi lebih murah.
"Yang berat itu di ticketing. Paket umrah itu komponen terbesarnya di ticketing. Mereka, kan, bisa saja sewa satu pesawat dan mereka bisa lebih murah tiketnya. Kalau tiket murah, kan, harga jual paketnya jadi lebih murah," kata dia menambahkan.
Keterlibatan Traveloka dan Tokopedia dalam bisnis tersebut bermula dari ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama dalam bidang ekonomi digital antara Indonesia dan Arab Saudi.
Inisiasi kerja sama itu sudah dilakukan sejak pertemuan G20 di Dusseldorf, Jerman pada 2017, dan Arab Saudi. Menurut keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mereka tertarik menjalin kerja sama dengan Indonesia setelah melihat adanya empat startup yang berhasil menjadi unicorn.
Kerja sama itu akan mendorong investasi Arab Saudi pada sektor ekonomi digital di Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan unicorn baru. Namun, modal tersebut dikhawatirkan hanya bakal mengalir ke dua unicorn, yakni Tokopedia dan Traveloka untuk pengembangan startup umrah digital.
Direktur Utama PT Sabre Travel Network Indonesia, Deny Fajar menganggap masuknya perusahaan-perusahaan teknologi digital ke dalam bisnis perjalanan umrah adalah keniscayaan.
Anak usaha Garuda Indonesia yang bergerak dalam penyediaan sistem perjalanan itu justru optimistis bahwa agen konvensional tetap bisa bersaing dan tak akan kehilangan pasar. Asalkan mereka mau berekspansi ke market online.
“Itu, kan, masalah yang liat peluang, saya bilang ke teman-teman asosiasi travel umrah, kami akan men-support teman-teman asosiasi di umrah,” kata dia saat dijumpai di Hotel Rafles.
Baru-baru ini, Sabre TN Indonesia juga telah meluncurkan aplikasi berbasis e-commerce untuk mempermudah agen travel dan umrah untuk berenspansi ke digital. Aplikasi tersebut diberi brand Electra.
“Kami siapkan platform digital karena tidak ada tools yang bisa menyatukan usaha-usaha ini dan memudahkan konsumen untuk melakukan pemesanan ke mereka,” kata dia.
Berpotensi Langgar Undang-Undang
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan pihaknya bakal memanggil Menteri Kominfo Rudiantara untuk meminta penjelasan terkait rencana tersebut.
Ia berharap, Kementerian Kominfo dapat menghadiri pertemuan yang akan digelar Komisi I, Senin (22/7/2019) pekan depan untuk memberikan penjelasan secara komprehensif.
Sebab, kata dia, keterlibatan pihak-pihak dalam penyelenggaraan ibadah umrah harus merujuk pada UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 86 ayat (2) beleid tersebut menyebut bahwa penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Sementara pada ayat (4) pasal tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah dapat menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umrah bila terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat.
“Ini kan, membingungkan. Memang sedang ada kondisi darurat?" kata dia mempertanyakan.
Karena itu, Arwani menilai rencana Kementerian Kominfo yang melibatkan Traveloka dan Tokopedia justru dapat berujung fraud. Pemerintah, kata Arwani, juga seharusnya melibatkan agen-agen perjalanan umrah dan menyiapkan regulasinya terlebih dahulu sebelum menjalankan MoU tersebut.
“Kalau seperti ini, program pemerintah justru menimbulkan sikap tidak adil dan bisa merugikan penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang sudah ada,” kata politikus PPP ini.
Public Relation Lead Tokopedia, Ekhel Chandra Wijaya mengatakan hingga saat ini perusahaannya belum bisa berkomentar, termasuk soal produk apa yang bakal dikeluarkan untuk mendukung rencana pemerintah tersebut.
“Sekarang kami masih perlu elaborasi program itu lebih jauh. Jadi pastinya kami akan selalu berpegang pada prinsip kami untuk membangun jembatan kolaborasi dan fokus pada kemitraan yang sejalan dengan visi kami untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital,” kata dia saat dihubungi, pada Jumat (19/7/2019).
Ia juga belum mau berkomentar saat ditanya apakah nantinya rencana pengembangan startup itu bakal melibatkan agen perjalanan umrah yang sudah ada. Yang jelas, kata dia, “semua pihak pokoknya yang sejalan dengan visi kami akan kami bahas dan perhitungankan, tapi lebih dari itu kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut lagi.”
Adapun Ferry Unardi dari Traveloka, yang kini fokus sebagai perusahaan digital di bidang pariwisata, belum memberikan respons pertanyaan reporter Tirto terkait kritik anggota dewan serta pengusaha perjalanan umrah konvensional.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Abdul Aziz
