tirto.id - Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengajukan permintaan maaf secara resmi atas nama negara karena peran sejarah Belanda dalam perdagangan budak. Rutte menegaskan, perbudakan harus diakui dalam “istilah yang paling jelas” sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Hari ini, atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu.”
Seperti diberitakan The Guardian Senin, 19 Desember 2022, permintaan maaf itu dia sampaikan dalam pidato di arsip nasional Den Haag. Menurut Rutte, masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi harus dihadapi.
Selama beradab-abad, kata Rutte, Belanda telah “mendorong dan mengambil keuntungan dari perbudakan. Orang-orang dikomodifikasi, dieksploitasi, dan diperdagangkan atas nama negara Belanda,” katanya menambahkan.
“Memang benar tidak ada yang hidup hari ini yang menanggung kesalahan pribadi atas perbudakan… Tetapi negara Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan luar biasa dari mereka yang diperbudak, dan keturunan mereka.”
Sejarah Peran Belanda dalam Perdagangan Budak
Reuters memberitakan, menurut sejarawan, Belanda diperkirakan telah mengirim lebih dari setengah juta orang Afrika ke Amerika untuk diperbudak. Banyak dari mereka dikirim ke Brasil dan Karibia. Selain itu, banyak juga orang Asia yang diperbudak di Hindia Belanda, sekarang Indonesia.
Ada banyak orang Belanda yang bangga dengan sejarah dan kehebatan angkatan lautnya sebagai negara perdagangan. Tetapi anak-anak tidak diajari tentang peran negara dalam perdagangan budak—terlebih oleh Perusahaan Hindia Barat Belanda dan Perusahaan Hindia Timur Belanda—sebagai sumber utama kekayaan nasional.
Kejahatan besar pertama Belanda dalam perbudakan terjadi pada tahun 1634, ketika sekitar 1.000 orang diculik dari Gold Coast—sekarang Ghana—ke Brasil oleh Perusahaan Hindia Barat Belanda untuk bekerja di perkebunannya.
Pada tahun yang sama, Pulau Curacao di Karibia juga direbut untuk dijadikan pusat perdagangan budak. Sedangkan pada tahun 1667, Belanda merebut Suriname dan mengubahnya menjadi koloni perkebunan yang sangat bergantung pada tenaga kerja budak dari Afrika.
Oleh sebab itu, seorang delegasi pemerintah Belanda mengatakan dalam sebuah pidato bahwa reputasi seorang tokoh sejarah bernama Tula akan dipulihkan. Tula adalah seorang pemimpin pemberontakan budak pada tahun 1795 yang dieksekusi.
Dalam pidatonya sekitar 20 menit, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menguraikan sejarah singkat tentang perdagangan budak dan pemikiran pribadinya tentang permintaan maaf.
Dia menawarkan permintaan maafnya kepada orang-orang yang diperbudak di masa lalu, serta keturunan mereka. Menurut dia, permintaan maaf itu akan digaungkan di tujuh tempat lain di mana konsekuensi perbudakan paling terlihat, termasuk Suriname, Curaçao, dan St. Maarten.
Rutte menegaskan, pemerintah Belanda akan mengucurkan dana untuk inisiatif sosial di Belanda dan Suriname. Tujuannya untuk memberikan perhatian dan tindakan yang layak untuk sejarah perbudakan. Associated Press melaporkan bahwa jumlah dananya sekitar 200 juta euro (212 juta dolar AS).
Editor: Iswara N Raditya
