tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai saat ini masih konsisten untuk berada di luar pemerintahan. Sikap ini nantinya ditegaskan dalam Musyawarah Majelis Syuro sebelum akhir tahun 2019.
"Sampai saat ini PKS masih menetapkan berada di luar pemerintahan. Sikap resminya nanti disampaikan sesudah musyawarah majelis syuro. Nanti yang memutuskan sikap secara formal adalah Musyawarah Majelis Syuro sebelum akhir tahun ini," ujar Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amalia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).
PKS, kata Ledia, memahami kekuatan oposisi di parlemen periode 2019-2024 tak bakal kuat menyaingi kekuatan pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pasalnya, hingga saat ini hanya PKS dan Gerindra yang menyatakan konsisten menjadi oposisi.
Namun, ia optimistis PKS dan Gerindra bakal memberikan kritik yang berguna dan bermanfaat bagi pemerintah.
"Yang jelas kami memberikan kritik yang konstruktif buat pembangunan Indonesia, di mana pun posisinya kita akan memberikan kritik terhadap pembangunan yang lebih baik lagi," jelasnya.
Ledia menekankan kekuatan oposisi bukanlah soal angka semata, melainkan bagaimana fungsi kritik dan pengawasan untuk pemerintah dapat dilakukan dengan optimal.
"Bukan soal angka tapi harus ada fungsi check and balance, dalam pemerintahan harus ada itu," ucap Ledia.
Ia pun mencontohkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berterima kasih kepada Fraksi PKS saat menyampaikan pandangan pemerintah soal laporan pertanggungjawaban APBN 2018 lalu.
"45 kali beliau menyebut masukan dari fraksi PKS, dan 6 di antaranya sepakat dengan pandangan PKS," ucapnya.
Untuk itulah mau di mana pun posisinya, lanjut Ledia, PKS tetap akan mengkritik segala kebijakan pemerintah yang dianggapnya tak berpihak kepada masyarakat.
"Di periode ini kita sudah membuktikan dan di periode yang akan datang kita konsisten akan itu," pungkasnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
