PKS Tak Khawatir Banyak Kadernya Mundur Karena Menolak Baiat Ulang

tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak khawatir banyak kadernya di berbagai daerah mundur karena menolak berbaiat ulang. Permintaan berbaiat ulang tertuang di surat Tadzkirah Dewan Syariah Pusat PKS.

Salah satu yang memutuskan mundur ialah Mohammad Sabiqin, petinggi DPW PKS Jawa Barat. Dalam surat pengunduran dirinya, Sabiqin menyatakan menolak berbaiat ulang. Dia juga merasa sudah lama dicurigai tidak loyal terhadap partai.

Sabiqin menambah daftar kader penting PKS di banyak daerah yang mundur. Pada Juli lalu, gelombang pengunduran diri kader PKS sudah terjadi karena dipicu surat edaran Presiden PKS Sohibul Iman kepada para bakal caleg partai ini.

Surat edaran itu meminta pembuktian loyalitas kader ke PKS dengan mengisi dua lembar formulir bermaterai. Formulir pertama adalah surat pernyataan bersedia diganti jika sewaktu-waktu diperintahkan partai; formulir kedua adalah surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD dengan tanggal kosong.

Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Aliyudin menjelaskan surat Tadzkirah Dewan Syariah Pusat PKS adalah kebijakan internal partai yang dibuat demi kedisiplinan dan komitmen anggota.

“Itu hal biasa di setiap organisasi. Apalagi jadi Caleg dari PKS gratis, kita hanya menuntut komitmen dari mereka, masa diprotes. Kecuali kalau mereka bayar sekian ratus juta, sekian milyar, barulah itu boleh [diprotes],” kata Suhud pada Minggu (16/9/2018).

Suhud menambahkan mekanisme penunjukan Caleg di PKS berupa penugasan. PKS, kata dia, ingin para caleg yang menerima penugasan membuat surat komitmen untuk mematuhi garis perjuangan partai.

“Komitmen itu sifatnya pilihan, kalau dia mau menerima penugasan silakan. Kalau tidak, juga tidak masalah,” kata dia.

Suhud menilai keputusan sejumlah kader partainya untuk mundur merupakan hal biasa. Ia mengklaim tak banyak kader PKS yang belakangan mundur karena menolak kebijakan partai.

Selain itu, kata Suhud, masih banyak anggota PKS lain yang siap menggantikan posisi sejumlah kader yang mundur itu. Menurutnya tak masalah berapa pun yang mundur karena mekanisme partai tetap berjalan.

“Jadi jika ada yang ditunjuk, ditawarkan garis perjuangannya. Kalau mau silakan tanda tangan, kalau tidak ya silakan mundur. Sama seperti kontrak di awal kuliah,” demikian analogi Suhud.

“Mulai dari presidennya [PKS] Nur mahmudi, Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, Anis Matta [sampai sekarang], polanya seperti itu, majelis syuro menugaskan kepada DPP dan ditindaklanjuti. Kita hanya menjalankan apa yang sudah ada sejak dulu,” Suhud menambahkan.

Sementara isi Surat Tadzkirah Dewan Syariah Pusat PKS seperti yang diungkapkan oleh Sabiqin berisi tiga poin utama, yang disertai dalil al-Quran dan Hadist, mengenai penjelasan kewajiban taat kepada pemimpin.

Di akhir surat itu, disebutkan setiap kader PKS diminta melakukan baiat lisan atau tertulis setelah membaca Tadzkirah. Tujuannya untuk penguatan komitmen terhadap syariat dan jamaah. Menurut Sabiqin, jika kader tidak melakukan baiat ulang sebagaimana tertulis di Tadzkirah dianggap keluar dari jamaah atau partai.

“Maka dengan ini saya ikrarkan bahwa saya tidak bersedia berbaiat ulang, saya akan kembalikan kartu keanggotaan PKS kepada struktur terdekat,” kata Sabiqin dalam keterangan tertulisnya.