tirto.id - Mabes Polri mengadakan Apel Kepala Satuan Wilayah 2020 yang dilakukan secara virtual dan tatap muka. Apel diikuti oleh 34 Kapolda dan 493 Kapolres.
"Apel ini berkaitan dengan penanganan COVID-19, tentunya penekanan dari UU bahwa para Kapolda harus menegakkan protokol kesehatan. Jadi, tidak ada keraguan, bersama TNI, Satpol PP, dan tokoh masyarakat, kami akan menegakkan protokol kesehatan," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di Mabes Polri, Rabu (25/11/2020).
Kegiatan ini juga membahas ihwal persiapan Pilkada Serentak 2020 di 270 kota/kabupaten. Kepolisian akan mengamankan tempat pemungutan suara, kotak suara, penghitungan suara, serta tahapan pilkada lainnya.
Argo melanjutkan, penekanan untuk hal ini ada netralitas Polri adalah harga mati. "Tentunya anggota kepolisian yang melanggar netralitas yang ditekankan oleh Kapolri, akan ditindak tegas," sambung Argo.
Kemudian, berkaitan dengan unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja yang merusak maka kepolisian juga akan bertindak.
Apel kali ini turut membahas pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021. Operasi Lilin akan berlangsung pada 23 Desember-4 Januari mendatang. Sekitar 191.584 personel dikerahkan dalam operasi tersebut. Sementara, ada 4.216 pos pelayanan dan pos pengamanan.
Argo mengatakan kepolisian akan mengedepankan simpati, bukan represif. Contohnya, dengan memberikan masker kepada pengendara yang tidak mengenakan ketika menyopir kendaraan.
Kapolri Jenderal Idham Azis juga menyampaikan bahwa kepolisian melalui Aslog Kapolri telah menyediakan 5 ribu ton beras, yang akan disalurkan kepada Polda dan Polres gunanya untuk membantu masyarakat dalam pandemi COVID-19.
Idham juga menekankan seluruh kegiatan Polri difokuskan kepada kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial. Selanjutnya, sinergi antara Polri dan TNI; terakhir adalah perihal pembinaan personel kepolisian. Ada hukuman dan penghargaan bagi anggotanya. Bahkan seluruh personel Bhayangkara akan mendapatkan jabatan sesuai dengan kompetensi individu.
"Sejak kepemimpinan Bapak Idham Aziz sebagai Kapolri sampai saat ini sudah tidak ada namanya analisis kebijakan (anjak), semuanya sudah ada jabatan dan ditempatkan," terang Argo.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Maya Saputri
